LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini. Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Kuliah Pengabdian Masyarakat yang pelaksanaannya dilangsungkan di Desa Bakalan, Pasuruan
Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini juga di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk penilaian program mata kuliah Pengabdian Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
Penulis menyadari bahwa Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan, dorongan semangat dan sumbangsih pikiran dari semua pihak. Untuk itu, hanya ucapan terima kasih yang tulus yang penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Dr. Fatkhurohman, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
2. Bapak Zulkarnain, SH. MH. selaku pembimbing KPM sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Universitas Widyagama Malang
3. Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa Bakalan, Pasuruan atas waktu dan tempat yang diberikan kepada Penulis
4. Seluruh masyarakat desa Bakalan, Pasuruan
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2008 dan 2009 di Fakultas Hukum yang selalu berbagi informasi serta diskusi tentang berbagai hal
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan yang turut membantu menyelesaikan Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini
Penulis sadar bahwa Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia. Untuk itu penulis menerima dengan tangan terbuka untuk setiap kritik dan masukan serta saran dari semua pihak.
Akhirnya penulis berharap Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Malang, 31 Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………….1
Daftar Isi …………………………………………………………………………3

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang …………………………………………………………..4
B. Tujuan KPM ………………………………………………………………5

Bab II Program Kegiatan
A. Deskripsi Lokasi KPM …………………………………………………8
B. Profil Desa Bakalan ……………………………………………………9

Bab III Pelaksanaan Kegiatan
A. Orientasi Medan ……………………………………………………….14
B. Pemetaan Masalah ……………………………………………………16
C. Pelaksaan Kegiatan …………………………………………………..18

Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Program S1 dibentuk dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai dan ahli di bidangnya serta tanggap terhadap perubahan dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, maupun masalah yang dihadapi khususnya yang berkaitan pelayanan langsung di bidang keahliannya .
Pada kenyataanya, dewasa ini sering dijumpai lulusan baru dari perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam menghadapi kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini disebabkan kurang siapnya lulusan tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan yang ternyata jauh berbeda dengan apa yang didapat di bangku perkuliahan. Kurangnya bekal teknikal mahasiswa mengakibatkan sumber daya manusia yang dihasilkan kurang qualified dan kompeten.
Berdasarkan paparan diatas, penulis sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 Hukum Jurusan Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang merasa perlu diadakan suatu kuliah pengabdian masyarakat, demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu penulis bermaksud mengenal lapangan kerja sebelum terjun dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya.
Berkaitan dengan pengenalan dan penerapan kemampuan baik secara teoritis maupun teknis pada suatu bidang kerja, kuliah pengabdian masyarakat (KPM) adalah alternatif yang penulis pilih untuk memenuhi maksud penulis tersebut. Penulis mengharapkan dengan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini, penulis akan memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Sehingga penulis akan menjadi lulusan-lulusan yang berpotensi dan berkompetensi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis telah melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Dan tim Penulis memaparkan hasil kegiatan tersebut dalam sebuah laporan yang berjudul “Sosialisasi Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Nasional“.

B. Tujuan KPM
1. Tujuan Umum
Kegiatan KPM ini kami laksanakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik pihak dari Warga Desa Bakalan maupun bagi mahasiswa sendiri serta untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang praktek dan dunia kerja sesungguhnya.
2. Tujuan Khusus
a. Sebagai wahana dalam penerapan teori-teori yang telah diserap selama mengikuti perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya.
b. Untuk melihat sejauh mana mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
c. Untuk menambah wawasan praktis kepada masyarakat Desa Bakalan pada khususnya sehungga mahasiswa mendapatkan gambaran realitas berlakunya hukum positif di masyarakat.
3. Manfaat KPM
a. Bagi mahasiswa
 Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di perkuliahan dan kenyataan di lapangan.
 Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat di lingkungan kerjanya.
 Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
 Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang.
 Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerjanya.
1) Bagi Penyelenggara Program
 Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan program.
 Untuk memperkenalkan instansi pendidikan jurusan ilmu hukum Fakutas hukum Universitas Widya Gama kepada Pemerintah Desa yang membutuhkan tenaga ahli yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang.
2) Bagi masyarakat Desa Bakalan
 Merupakan sarana untuk ahli ilmu di bidang hukum dan lain-lain bagi kemajuan instansi yang bersangkutan.
 Merupakan sarana penghubung antara instansi dan Lembaga Pendidikan Tinggi.
 Sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan dilihat dari segi sumber daya manusia.
 Membantu menambah pengetahuan akan nikah siri dilihat dari hukum positif Indonesia.

BAB II
PROGRAM KEGIATAN

A. Deskripsi Lokasi KPM
Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini dilaksanakan di Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Juli 2011 – 17 Juli 2011. Tim pelaksana berjumlah 1 (satu) kelompok yang berjumlah 11 (sebelas) orang dari mahasiswa regular B angkatan 2008-2009. Bakalan adalah suatu desa yang terletak di kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
Tim pelaksana mangambil daerah tersebut untuk dijadikan tempat Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan harapan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap Nikah Siri, Hukum Waris dan Peraturan Desa dipandang dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Dalam hal Nikah Siri, banyak dijumpai beberapa pasangan yang menikah tanpa dicatatkan dalam Catatan Sipil. Demikian juga dengan pembagian harta warisan, masyarakat Bakalan masih menganut Hukum Islam, maka dari ini tim pelaksana memberikan wawasan terhadap masyarakat sekitar bahwa selain hukum Islam pembagian warisan juga bisa diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Serta masukan tentang bagaimana mekanisme pembuatan dan sosialisasi Peraturan Desa yang baik dan benar menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Profil Desa Bakalan

1. Keadaan Umum Desa
Desa BAKALAN adalah bagian dari wilayah Kecamatan Purwosari secara geografis terletak pada bagian sebelah barat daya kabupaten Pasuruan dengan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut + 1000 m. – 1200 m.
Adapun batas Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari adalah :
Sebelah Utara : Desa Karang Menggah Kecamatan Purwosari
Sebelah Timur : Desa Martopuro Kecamatan Purwosari
Sebelah Selatan : Desa Purwosari Kecamatan Purwosari
Sebelah Barat : Desa Sengonagung Kecamatan Sukorejo.

2. Potensi Desa
a. Luas Desa 427 ha. terdiri dari :
 Tanah sawah : 302
 Tanah tegal / ladang : –
 Tanah pemukiman : –
 Tanah Kas Desa : 18.150
 Tanah perkantoran : –
b. Orbitasi
 Jarak ke Ibukota Kecamatan : 3 km
 Lama tempuh ke Ibukota Kecamatan : ¼ Jam
 Jarak tempuh ke Kabupaten : 24 km
 Lama ke Ibukota Kabupaten : 1 Jam
c. Iklim
 Curah hujan : 6 mm/ th.
 Jumlah bulan hujan : 6 bln.
 Suhu rata rata : 18 – 22 C.
 Tentang Wilayah : dataran rendah
3. Potensi Pertanian
a. Potensi Irigasi
 Sungai : 1 aliran
 Sumur : 15 buah
 Mata air : 1 sumber
b. Hasil Tanaman Palawija
 Kedelai : 1,5 ton/ha.
 Kacang tanah : 0,8 ton/ha.
 Jagung : 6 ton/ha.
 Kacang ijo : 0,6 ton/ha.
c. Hasil Tanaman Padi
 Padi Sawah : 4,5 ton/ha.
 Padi tegal/ ladang : 2 ton/ha.
d. Pemilikan Lahan Pertanian
 Pemilik Tanah sawah : 263 orang.
 Pemilik tanah tegal/ Ladang : 86 orang.

4. Potensi Peternakan
a. Populasi Jenis Ternak
 Sapi : 86 ekor
 Kambing : 67 ekor
 Kuda : 2 ekor
 Ayam : 7000 ekor
 Itik : 30 ekor

b. Pemasaran hasil Budi daya ternak
 Dijual langsung ke pasar : 88 %
 Didatangai calon konsumen : 22 %

5. Potensi Sumber Daya Manusia
a. Penduduk menurut kelompok umur
 0 – 5 tahun : 360 jiwa
 06 – 12 tahun : 129 jiwa
 13 – 18 tahun : 896 jiwa
 19 – 25 tahun : 448 jiwa
 26 – 45 tahun : 1286 jiwa
 46 – 57 tahun : 1266 jiwa
 58 – 65 tahun : 320 jiwa
b. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan
 Tamat Sekolah Dasar : 1029 jiwa
 Tamat SLTP : 912 jiwa
 Tamat SLTA : 860 jiwa
 Tamat Perguruan Tinggi : 46 jiwa
 Belum sekolah : 489 jiwa

6. Potensi Kelembagaan
a. Lembaga Pemerintahan
1) Pemerintahan Desa
 Jumlah Perangkat Desa : 7 Orang
 Pendidikan Kepala Desa : SLTP
 Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
 Jumlah dusun : 6 Dusun
 Jumlah R T : 25 RT
 Jumlah RW. : 6 RW
2) Badan Perwakilan Desa
 Jumlah Anggota : 7 orang
 Pendidikan Ketua : SMA
b. Lembaga Kemasyarakatan
1) Organisasi Perempuan : 2 lembaga
Jumlah anggota : 72 orang
2) Organisasi P K K : 1 lembaga
Jumlah anggota : 112 orang
3) Organisasi Pemuda : 2 lembaga
Jumlah anggota : 60 orang
4) Organisasi Karang Taruna: 1 lembaga
Jumlah anggota : 21 orang
c. Lembaga Pendidikan
1) T K : 3 Unit
Jumlah guru : 7 Orang
2) SDN : 3 Unit
Jumlah guru : 21 Orang

7. Potensi Sarana dan Prasarana
a. Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
 Panjang Jalan aspal : 2,5 km
 Panjang jalan makadam : 1 km
 Panjang jalan tanah : 2,5 km
 Panjang jalan paving : 1300 m
 Jalan antar desa dalam Kecamatan : 5 km
 Jembatan Jalan : 7 unit
 Jembatan beton : 4 unit
 Jembatan batu : 2 unit
b. Prasarana Pemerintahan
 Balai dan Kantor Desa : 1 lokal
 Computer : 2 unit
 Mesin tulis/ ketik : 1 unit
c. Prasarana Peribadatan
 Masjid : 5 gedung
 Musholla : 15 gedung
d. Prasarana Kesehatan
 Puskesmas Pembantu : 1 unit
 Bidan Desa : 1 orang

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Orientasi Medan
Hari pertama pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat adalah melakukan Orientasi Medan (survei) langsung pada masyarakat yang berada di dusun-dusun yang berada di Desa Bakalan:
1. Dusun Bakalan
Dusun Bakalan terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 200 kepala keluarga. Di Dusun Bakalan ini ditemukan beberapa kasus antara lain:
a. Nikah Siri : 3 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 4 Orang
2. Dusun Sukun
Dusun Sukun terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 200 kepala keluarga. Di Dusun ini ditemukan beberapa kasus antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang

3. Dusun Babatan
Dusun ini terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 400 Kepala Keluarga. Di Dusun Babatan ini ditemukan beberapa kasus antara lain :
a. Nikah Siri : 5 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 5 Orang
4. Dusun Keputran
Dusun ini terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 300 Kepala Keluarga. Di dusun ini ditemukan beberapa masalah antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang
5. Dusun Tegalan
Dusun ini terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 210 Kepala Keluarga. Di Dusun ini ditemukan beberapa masalah antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang

6. Dusun Suko Anyar
Terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 200 Kepala Keluarga. Di dusun ini ditemukan beberapa masalah antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang
Dengan hasil Orientasi Medan yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa masalah dengan jumlah yang sangat tinggi untuk ukuran sebuah desa. Masalah-masalah yang ditemukan tersebut antara lain :
a. Masyarakat yang melakukan Nikah Siri : 16 Orang
b. Masyarakat yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 17 Orang

B. Pemetaan Masalah
Dengan hasil Orientasi Medan yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa masalah dengan jumlah yang sangat tinggi untuk ukuran sebuah desa.
Berikut adalah beberapa faktor yang Penulis simpulkan dari berbagai masalah yang didapatkan dari orientasi medan di lokasi Praktek Pengabdian Masyarakat:
1. Ekonomi
2. Faktor Kebiasaan atau adat istiadat wilayah tersebut
3. Keberlakuan Hukum Islam yang tidak sejalan dengan Hukum Positif
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat mengenai Hukum Positif Indonesia serta dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat.
Dengan demikian Penulis melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk memberi pengertian terhadap masyarakat Desa Bakalan. Kec. Purwosari. Kab. Pasuruan. Langkah-langkah awal yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Memberi laporan pada Aparatur Pemerintahan Desa Bakalan. Kec. Purwosari. Kab. Pasuruan.
2. Melakukan Pendekatan secara Persuasif pada masyarakat.
3. Mengadakan pertemuan dengan semua Ketua RT. Setempat sebagai perwakilan dari masyarakat.
4. Mengajukan Peraturan Desa kepada Aparatur Desa Bakalan. Kec. Purwosari. Kab. Pasuruan
.

C. Pelaksanaan Kegiatan
1. Persiapan
Pelaksanaan kegiatan KPM ini diawali dengan persiapan yaitu perencanaan tempat dimana sosialisasi dilaksanakan selanjutnya persiapan properti yang meliputi souvenir yang berupa 1 (satu) buah gelas yang berlogokan Universitas Widyagama Malang. Dimana souvenir ini akan diberikan kepada masyarakat sebagai kenang-kenangan. Serta pembuatan backdrop yang bertemakan :
1. Kedudukan Nikah Siri Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia
2. Pembagian Warisan
3. Penyuluhan Tentang Pembentukan/Penyusunan Perdes

2. Sosialisasi Kedudukan Nikah Siri Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Sosialisasi dimulai pada pukul 09.00 dipusatkan di kantor Kepala Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruaan. Acara pertama dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Desa Bakalan, setelah itu sambutan dari saudara Andik Mawardi perwakilan dari pelaksana kegiatan.
Sesi pertama dipresentasikan oleh saudara Krismawan Nurdianto sebagai pemateri yang membawakan materi Nikah Siri di pandang dari sudut Hukum Administrasi Negara.
1. Kedudukan Nikah Siri Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia
1.1. Nikah Siri ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,(pasal 1 UU no 1 Th 1974 tentang Perkawinan) sedangkan nikah siri tidak dicatatkan dihadapan pihak yang mempunyai wewenang atas kegiatan pernikahan yang diatur dalam peraturan yang berlaku secara hukum positif Indonesia, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.
Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri serta akibat hukum terhadap anak-anak yang dihasilkan atas pernikahan siri tersebut.
Dampak lain dari akibat tidak dicatatkannya suatu perkawinan siri adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena untuk mengurus itsbat baik itsbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisa diprediksikan bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat mendesak. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah siri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar.
Pemateri juga menyampaikan bahwa tidak benar.Nikah siri cukup diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanakan itu yang tidak nikah (berhubungan seks di luar nikah).Saya yakin ini ada agenda tersembunyi untuk melegalkan yang melakukan seks bebas (free sex) dan menyalahkan yang nikah, “Jadi jangan hanya, maaf ya, dalam tanda kutip, laki-laki itu jangan sekadar make aja dong.Tanggung jawabnya di mana dong? Lahir batin dong! Kan itu bagian dari perkawinan, jadi dia harus bertanggung jawab. Kalau punya anak, anaknya jadi tanggung jawabnya”
Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Pemateri, juga terdapat beberapa pertanyaan yang diajuka oleh peserta yang hadir sebagaimana berikut:
Pertanyaan I. “Nama saya Miskadi dari Dusun keputran ingin menanyakan apabila pasangan dalam pernikahan siri sudah berlangsung lama dan melahirkan anak, maka anak tersebut apakah dapat mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak syah yang terlahir dari pasangan nikah syah secara hukum?”
Jawaban I. “Baik sekali pertanyaannya, jadi selama perkembangan ini bisa, namun nantinya akta kelahiran tersebut tidak menyebutkan anak dari pasangan ayah dan ibu akan tetapi hanya terbit akta kelahiran anak dari seorang ibu, karena dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran mengharuskan ada copy akta pernikahan dari orang tua anak tersebut, diantaranya yang membuat terbitnya akta kelahiran anak dari seorang ibu adalah hal tersebut, mungkin ada pertanyaan lain?”
Pertanyaan II. “Terima kasih, nama saya Imron fauzi dari dusun Keputran ingin menanyakan, apa keuntungan dari Nikah syah?”
Jawaban II. “Pertanyaan yang cukup bagus, jadi keuntungan yang didapat dari nikah syah adalah banyak sekali, minimal kita aman, kenapa aman, karena dalam sisi pembiayaan tidak melibatkan banyak preman, kan biasanya kalau nikah siri didampingi preman biar aman itu kalo dipandang dari sudut kebiasaan masyarakat pada umumnya, namun sebenarnya keuntungan nikah syah tersebut adalah sangat banyak sekali, seperti halnya jaminan kepastian hukum atas hak dan kewajiban suatu pasangan yang melangsungkan pernikahan syah tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan negara pun mengakui bahwa nikah itu telah terjadi, jadi jika Negara sudah menjamin maka akibat yang dihasilkan dari pernikahan syah tersebut menjadi jaminan pula oleh pihak-pihak dari instansi yang berkaitan dalam bidang keadministrasian, keperdataan dan kepidanaan, mungkin itu pak fauji, dan mungkin ada lagi pertanyaan terakhir?”
Pertanyaan III. “Nama saya Husen dari dusun Tegalan, ingin bertanya pak, saya ini seorang yang tergolong kurang mampu di desa bakalan ini, namun saya tertarik sekali jika nantinya saya melangsungkan pernikahan saya dengan pasangan saya secara syah, namun saya keberatan dengan biaya pernikahan syah tersebut yang sangat besar sekali, mohon petunjuknya pak, agar saya tidak melangsungkan pernikahan saya secara siri, terima kasih sebelumnya atas jawabannya”
Jawaban III. “Sangat miris sekali jika mendengar sedikit cerita pak husen, namun tidak masalah pak, terima kasih pertanyaan yang sangat kreatif, jadi dalam perkembangan selama ini memang sudah diadakan beberapa evaluasi terhadap pernikahan siri kenapa bisa terjadi, dan hasil yang sangat mengesankan adalah karena factor ekonomi seperti halnya disampaikan oleh bapak husen tersebut, namun pemerintah juga tidak hanya mengadakan evaluasi saja, tetapi mencari solusi atas permasalahan nikah siri yang timbul karena faktor ekonomi, dan solusi tersebut adalah kebijakan dari Departemen Agama sudah memberikan instruksi kepada instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya dalam pengurusan pernikahan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakan pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan atau Desa tempat tinggalnya, jadi jangan khawatir bapak-bapak sekalian jika memang hal yang menjadi kendala tersebut adalah perekonomian, maka mintalah Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pengurusan pencatatan perkawinan,dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya”
Dari ketiga pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens kepada pemateri oleh tim penulis dikira sudah cukup mewakili untuk menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan nikah siri dipandang dari segi keadministrasian dan tim pelaksana pun juga sudah memberikan solusi-solusi terbaiknya sesuai ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan.

1.2. Nikah Siri ditinjau dari Hukum Perdata
Materi kedua ini disampaikan oleh Dedy Surya Iskandar yang mengupas Nikah Siri dari sudut pandang Hukum Perdata. Menurut Hukum Perdata Indonesia meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Secara perdata memiliki dampak sebagai berikut:
1. Pihak isteri tidak di anggap sebagai isterinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa.
2. Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin isteri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan.
3. Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri kedua, maka hak waris jatuh ketangan isteri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.
4. Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain.
5. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.
Tingginya animo masyarakat yang datang ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar tinjauan Nikah Siri dari Hukum Perdata Indonesia. Namun pemateri terpaksa membatasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu. Berikut beberapa pertanyaan seputar materi yang disampaikan.
Pertanyaan I. “Bagaimana kedudukan waris dari anak seorang wanita yang menikah siri dengan seorang pria yang kemudian pria tersebut meninggal dan meninggalkan sejumlah harta warisan?”
Jawaban I. “Keluarga yang berhak mewaris dari pria tersebut adalah kedua orang tuanya apabila masih ada, atau anak-anaknya yang sah dari pernikahan sebelumnya jika ada dan seterusnya. Yang pasti anak dari pernikahan siri pria tersebut tidak berhak mewaris. Jangankan si anak, bahkan istrinya pun tidak berhak mendapatkan warisan dari pria tersebut.”
Pertanyaan II. “Kenapa nikah siri yang menurut agama ini sah tetapi dinyatakan tidak sah oleh pemerintah? Kenapa tidak disahkan saja nikah siri ini melalui sebuah undang-undang pernikahan yang disahkan oleh pemerintah?
Jawaban II. “Pertama, Negara ini bukanlah Negara yang berideologikan keagamaan, misalkan Islam yang dasar hukumnya adalah Alquran. Negara ini adalah Negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar hukum Negara. Negara kita juga mengakui banyak agama selain Islam. Oleh karena itu pemerintah harus adil dalam menentukan setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam undang-undang perkawinan. Demikian pula dengan pertanyaan mengapa tidak sekalian merubah undang-undang perkawinan dengan mengesahkan nikah siri didalamnya? Karena selain uraian diatas, juga karena bukan wewenang kami selaku mahasiswa untuk merubah undang-undang. Undang-undang dibentuk atas dasar keadilan dan kemaslahatan serta dibuat dan disahkan oleh badan legislatif pemerintah.
Pertanyaan III. “Saya memiliki kenalan yang menikah secara siri dan kemudian memiliki anak. Tapi setelah si pria meninggal ternyata semua hartanya jatuh ke tangan istri dan anak dari pernikahan sirinya. Mohon penjelasannya tentang hal tersebut.”
Jawaban III. “Yang saudara jelaskan tersebut tidaklah tepat disebut sebagai harta waris, tetapi harta yang diterima mereka adalah hibah dari si pria kepada istri dan anaknya. Namun apabila ada keluarga yang sah yang tidak terima dengan hal tersebut maka mereka dapat melakukan gugatan kepada istri dan anak siri dari si pria tersebut. Ini karena mereka lebih kuat secara hukum dan istri dan anak siri tersebut bisa saja kalah apabila tidak memiliki cukup bukti.
Masih bahasan tentang nikah siri, sesi selanjutnya disampaikan oleh I Ketut Fryma Sonanta sebagai pemateri yang menyampaikan kedudukan nikah siri dari sudut pandang Hukum Pidana.

1.3. Nikah Siri ditinjau dari Hukum Pidana
Menurut pemateri nikah siri jika dipandang dari sudut hukum pidana adalah jika suami atau istri mengalami pelepasan tanggung jawab maka suami atau istri tidak dapat melakukan penuntutan atau pelaporan kepada pihak berwajib, dikarenakan tidak adanya bukti-bukti pernikahannya. Perbuatan nikah sirri tidak bisa dipidanakan karena belum adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam acara tesebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diajukankan kepada pemateri. Adapun petanyaannya sebagai berikut:
Pertanyaan I: Apakah bisa dilaporkan kepihak berwajib jika istri atau suami melakukan perselingkuhan ?
Jawaban I: Jika suami atau istri tersebut melakukan pernikahan secara siri , hal itu tidak dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, dikarenakan tidak ada surat pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA. Jika istri atau suami melakukan pernikahan secara sah dan dicatatkan di KUA maka perselingkuhan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, hal ini mengacu pada pasal 284 KUHP, yang berbunyi
1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan:
1) a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
b. serang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2) a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turur bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suani/istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka ’berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai dan pisahmeja dan ranjang karena alasan itu.
3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, 75
4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam persidangan belum dimulai.
5) Jika bagi suami/istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang mengatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

3. Sosialisasi Hukum Waris (Pendekatan Persuasif)
Pemateri yang terdiri dari Puja Ristoni dan Annisa Dhita Ramadani, memberikan sosialisasi tentang Hukum Waris dengan metode pendekatan persuasive kepada masyarakat sekitar.
Pemateri menyapaikan bahwa manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 peristiwa yang penting, yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal.
Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan kawin. Didalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang sangat penting. Karena ada 2 makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi 1 keluarga. Bertemunya 2 orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban didalam pertalian-perkawinan mempunyai akibat-akibat didalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum-perkawinan, sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam buku 1 kitab undang-undang hukum perdata.
Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik didalam hubunganya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.
Peninggal warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain dan ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagaian tertentu.
Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.
Mengenai hubungan keluarga yang diatur dalam hukum perdata barat ditentukan dengan tempat atau derajat, tingkat itu berangaka kecil, maka hubungan keluarga antara 2 orang adalah sangat dekat.
Analisis dari Pemateri bahwa dalam penerapan masyarakat desa Bakalan Pasuruan mengenai waris masih belum dapat terlaksana menurut konteks Undang-undang Waris. Sebagian warga masih banyak yang belum mengerti mengenai waris secara positif dan warga masih menggunakan penggunaan pembagian waris menurut konteks agama. Permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut, terdapat sebagian warga yang tidak menerima hak (warisan), dikarenakan berkaitan dengan nikah siri yang telah warga tempuh untuk meresmikan hubungan sebagai keluarga secara agama.
Tingginya animo masyarakat sekitar ditunjukkan dengan beragamnya pertanyaan-pertanyaan seputar waris yang dihimpun oleh dan dijawab oleh pemateri sebagai berikut:
Pertanyaan I, “Apakah dalam pernikahan secara siri, seseorang yang di tinggalkan (meninggal dunia) oleh pasangan sirinya berhak mendapat harta kekayaan yang dimiliki orang tersebut?”.
Jawaban I, “Pernikahan secara siri adalah sah menurut hukum Islam dengan berbagai persyaratannya, namun pernikahan siri ini tidak sah menurut hukum dan negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika pernikahan hanya sah di mata agama, tidak diikuti pencatatan di KUA akibatnya perlindungan hukum dari negara bagi mempelai, terutama perempuan (istri) sangat lemah. Dari segi hukum negara telah menjelaskan tentang pembagian hak waris. Tanpa adanya surat atau bukti yang sah dalam pernikahan, maka jika kelak suami meninggal masalah harta antara suami istri tidak dapat dijalankan dengan baik, yang mana pembagian hak waris dalam pernikahan siri lebih di dominasi oleh suami dalam pengambilan keputusan secara sepihak. Sedangkan pihak istri hanya bisa menerima keputusan suaminya tersebut dikarenakan tidak ada bukti dan surat pernikahan yang sah untuk menuntut haknya atau menggunakan undang-undang tentang pembagian hak waris”.
Pertanyaan II, “Apakah sama pengertian waris dengan hibah?”
Jawaban II, “Tidak sama, pengertian waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubunganya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. Sedangkan hibah itu sendiri ialah pemberian seseorang akan harta kekayaannya kepada orang lain dimasa hidupnya dengan cuma-cuma tanpa imbalan”.
Pertanyaan III, “Bagaimana cara mengatasi problematika kewarisan suami yang menikah lebih dari satu kali? Selain itu, bagaimana tata cara pembagian harta warisan suami yang menikah lebih dari satu kali menurut hukum Islam dan Hukum perdata BW?”
Jawaban III, “Problematika kewarisan yang timbul dengan adanya praktek poligami yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 mengatakan, yaitu apabila suami meninggal dunia, maka hak kewarisan isteri dan anak-anak yang ditinggalkan sebagai ahli waris menjadi hilang. Dan perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada dan terjadi.
Menurut Hukum Islam bahwa akibat hukum kewarisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal, jika suami yang berpoligami tersebut meninggal dunia, maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Kecuali jika diadakan perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut, sebelum atau sesudah aqad perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) menurut hukum Islam, sama besarnya antara isteri pertama dengan isteri kedua, ketiga dan keempat terhadap bagian masing-masing, asal mereka mempunyai anak, maka bagian isteri yang seharusnya 1/8, berhubung isterinya ada dua maka 1/8 dibagi 2 menjadi 1/16, sebaliknya berbeda jika salah satu isteri tidak mempunyai anak maka bagian isteri adalah 1/4, sedangkan bagian anak-anaknya baik dari isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, jika anak perempuan hanya seorang maka mendapat bagian 1/2 tetapi jika ada dua atau lebih maka mendapat bagian 2/3 tetapi jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu (2:1).
Menurut hukum perdata BW bahwa dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, berlakulah demi hukum persatuan harta kekayaan secara bulat antara suami dan isteri kedua atau selanjutnya, selama dalam perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain sesuai dalam pasal 180 KUHPerdata.
Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali menurut hukum perdata BW yaitu bagian untuk isteri dalam perkawinan yang kedua kali atau selanjutnya ialah tidak boleh lebih besar dari bagian anak-anaknya pada perkawinan pertama atau tidak boleh lebih besar dari ¼ yakni dibatasi dengan ¼ bagian saja. Sedangkan bagian anak-anaknya baik anak dari perkawinan pertama, kedua, atau selanjutnya yaitu sama dengan bagian isteri kedua yaitu dibatasi dengan ¼ bagian , dengan tidak membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki maupun anak perempuan dan urutan kelahiran dari anak tersebut”.
Dari sosialisasi mengenai hukum waris diatas, pemateri menyimpulkan bahwa pembahasan mengenai hukum kewarisan Islam, pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga hal pokok itu dapat diklasifikasikan dalam dua kategori hubungan, yaitu hubungan dan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan menentukan hubungan antara orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan orang yang hidup (ahli waris) dan hubungan perkawinan menentukan susunan harta bawaan atau harta asal dan harta perkawinan.

4. Sosialisasi tentang Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Desa (Perdes)
Sosialisasi tentang penyusunan dan pembentukan perdes ini disampaikan melalui pendekatan persuasif di lokasi KPM oleh Dewi Ulamsari.
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintanan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerima, menangguhkan dan membatalkan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa yaitu Kepala Daerah atau yang ditunjuk atau yang melindungi untuk itu.
Produk Hukum Desa adalah suatu ketentuan yang ada di Desa berupa Peraturan Desa,Keputusan Kepala Desa, Peraturan
Kepala Desa. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa atau peraturan yang bersifat umum dan mengatur Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
Jenis Produk Hukum Pemerintahan Desa meliputi:
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Kepala Desa;
c. Keputusan Kepala Desa.

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan

Materi muatan Peraturan Desa harus mengandung azas :
a. Pengayoman;
b. Kemanusian;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhineka Tunggal Ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum;
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dapat berasal dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Badan Permusyawaratan Desa dilakukan bersama Kepala Desa.
Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Kepala Daerah. Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
Dari sosialisasi diatas, Pemateri menghimpun beberapa pertanyaan yang diajukan oleh perangkat desa setempat.
Pertanyaan I, “Bagaimana proses dari Peraturan Desa atau cara pembuatannya?”.
Jawaban I, “Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Rancangan APB Desa yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati disampaikan paling lambat 20 hari.. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu 7 hari terhitung tanggal persetujuan bersama”.
Pertanyaan II, “Bagaimana sifat dari Peraturan Desa tersebut?”.
Jawaban II, “Peraturan Desa bersifat konkrit, individual dan final”.
Pertanyaan III, “Bagaimanakah upaya pihak aparatur Peraturan Desa apabila ada warga yang kurang setuju dengan beberapa isi yang ada di Peraturan Desa?”.
Jawaban III, “Warga yang kurang setuju dengan beberapa isi yang ada di Peraturan Desa tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis. Lalu keberatan tertulis tersebut dapat diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa. Lalu Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini melakukan peninjauan ulang yang akan direvisi”.

Tentang yayankrismawan

biasa saja tapi sangat menakjubkan
Pos ini dipublikasikan di hukum, Konstitusi dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s