Hasil LOKAKARYA SISTIM PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERPADU ANTAR WILAYAH DI PASURUAN 2012 PRIGEN, 28 APRIL 2012

REKOMENDASI

 

Memperhatikanpaparan yang disampaikanolehparaNarasumber yang terdiridari :

  1. WalikotaPasuruanbertindaksebagai KEYNOTE SPEAKER denganTopik :

PenanggulanganBencanaAntar Wilayah SecaraTerpadu, MengurangiResikoPenderitaanWargaPasuruan Dari BanjirRutin

2.  Kepala BPBD ProvinsiJawaTimur :

Dalam“PerencanaanPenanggulanganBencanaAntar Wilayah Kabupaten/Kota di JawaTimur”

3.  BupatiPasuruan :

“PenanggulanganBencanaBanjir di Wilayah KabupatenPasuruan”

4.  KepalaPerumPerhutani KPH Pasuruan :

“DeteksiDiniPotensiBanjirBandang Di Wilayah Kerja KPH Pasuruan, Serta UpayaPenanggulangannya”

5.  Kepala UPT PengelolaanSumberDaya Air Wilayah Sungai GembongPekalen :

“PerencanaanMitigasidanNormalisasi Daerah Aliran Sungai GembongPekalen”

Sertamasukan-masukandariPesertaLokakaryadalamdiskusipleno, makaLokakaryaSistimPenanggulanganBencanaSecaraTerpaduAntar Wilayah dalamrangkamencegahdanmenanggulangitimbulnyabencana, sertamengurangiresikopenderitaanwargamasyarakat Kota danKabupatenPasuruanketikaterjadibencana, merekomendasikanhal-halsebagaiberikut :

  1. PERENCANAAN KEGIATAN MITIGASI MELALUI SEKTOR-SEKTOR :
    1. KementerianKehutanan :
      1. Melakukan MOU antaraPemerintah Kota PasuruandenganPerumPerhutani KPH Pasuruanantara lain :
  • Penanamanpohon di kawasanHutanLindung;
  • PeningkatanPemeliharaan Areal PendukungSumber Mata Air;
  1. PenanamanPohonuntukmenahanataumengurangipotensiBahayaBanjirdanLongsor di kawasanhutan (KawasanPerlindunganSetempat) yang mengarahke Kota Pasuruan;
  2. SosialisasiBiopori di daerahPemukimansekitarkawasanhutan;
  3. Peningkatan Program Hutan Rakyat.
  4. KementerianPekerjaanUmum (DinasPekerjaanUmumCiptaKarya, BinaMargadanPengairan) :
    1. PeningkatanUpayaPenertibanSempadan Sungai;
    2. PercepatanPembuatanEmbungPengendaliLuapan Air di Wilayah KabupatenPasuruan;
    3. PeningkatanNormalisasiFungsi Sungai.
    4. PemerintahProvinsiJawaTimur :
      1. Fasilitasisemua Program PenanggulanganBencana yang direncanakanolehPemerintah Kota danKabupatenPasuruansesuaiPeraturanPerundang-undangan yang berlaku;
      2. Fasilitasi Program PenanggulanganBencana yang direncanakanolehPerumPerhutani KPH Pasuruandan UPT PSAW.

 

 

  1. Pemerintah Kota Pasuruan :
    1. Melakukan MOU denganPerumPerhutani KPH Pasuruan, UPT PSAW, BPBD ProvinsiJawatimur, PemerintahKabupatenPasuruandalambidangPencegahandanPenanggulanganBencana;
    2. PenyusunanRencanaPenanggulanganBencana (RPB);
    3. Mengalokasikan Dana SiapPakaidalamRekening BPBD.
    4. PemerintahKabupatenPasuruan :
      1. Melakukan MOU denganPerumPerhutani KPH Pasuruan, UPT PSAW, BPBD ProvinsiJawatimur, Pemerintah KotaPasuruandalambidangPencegahandanPenanggulanganBencana;
      2. PenyusunanRencanaPenanggulanganBencana (RPB);
      3. Mengalokasikan Dana SiapPakaidalamRekening BPBD.

 

  1. PERENCANAAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA MELALUI :
    1. PemerintahProvinsiJawaTimur :
      1. FasilitasiPeningkatanKapasitas SDM dalamPenanggulanganBencanabagiunsur-unsurPemerintah, LembagaMasyarakatPeduliBencana.
      2. Pemerintah Kota Pasuruan :
        1. Mengikutsertakanunsur BPBD dalam Tim PertimbanganPerijinan IMB danIndustri
      3. PemerintahKabupatenPasuruan :
        1. Mengikutsertakanunsur BPBD dalam Tim PertimbanganPerijinan IMB danIndustri
Dipublikasi di Paguyuban Perangkat Desa | Meninggalkan komentar

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini. Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Kuliah Pengabdian Masyarakat yang pelaksanaannya dilangsungkan di Desa Bakalan, Pasuruan
Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini juga di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk penilaian program mata kuliah Pengabdian Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
Penulis menyadari bahwa Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan, dorongan semangat dan sumbangsih pikiran dari semua pihak. Untuk itu, hanya ucapan terima kasih yang tulus yang penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Dr. Fatkhurohman, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang
2. Bapak Zulkarnain, SH. MH. selaku pembimbing KPM sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana dan Hukum Perdata Universitas Widyagama Malang
3. Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa Bakalan, Pasuruan atas waktu dan tempat yang diberikan kepada Penulis
4. Seluruh masyarakat desa Bakalan, Pasuruan
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2008 dan 2009 di Fakultas Hukum yang selalu berbagi informasi serta diskusi tentang berbagai hal
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan yang turut membantu menyelesaikan Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini
Penulis sadar bahwa Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia. Untuk itu penulis menerima dengan tangan terbuka untuk setiap kritik dan masukan serta saran dari semua pihak.
Akhirnya penulis berharap Laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Malang, 31 Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………….1
Daftar Isi …………………………………………………………………………3

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang …………………………………………………………..4
B. Tujuan KPM ………………………………………………………………5

Bab II Program Kegiatan
A. Deskripsi Lokasi KPM …………………………………………………8
B. Profil Desa Bakalan ……………………………………………………9

Bab III Pelaksanaan Kegiatan
A. Orientasi Medan ……………………………………………………….14
B. Pemetaan Masalah ……………………………………………………16
C. Pelaksaan Kegiatan …………………………………………………..18

Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Program S1 dibentuk dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai dan ahli di bidangnya serta tanggap terhadap perubahan dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, maupun masalah yang dihadapi khususnya yang berkaitan pelayanan langsung di bidang keahliannya .
Pada kenyataanya, dewasa ini sering dijumpai lulusan baru dari perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam menghadapi kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini disebabkan kurang siapnya lulusan tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan yang ternyata jauh berbeda dengan apa yang didapat di bangku perkuliahan. Kurangnya bekal teknikal mahasiswa mengakibatkan sumber daya manusia yang dihasilkan kurang qualified dan kompeten.
Berdasarkan paparan diatas, penulis sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 Hukum Jurusan Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang merasa perlu diadakan suatu kuliah pengabdian masyarakat, demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu penulis bermaksud mengenal lapangan kerja sebelum terjun dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya.
Berkaitan dengan pengenalan dan penerapan kemampuan baik secara teoritis maupun teknis pada suatu bidang kerja, kuliah pengabdian masyarakat (KPM) adalah alternatif yang penulis pilih untuk memenuhi maksud penulis tersebut. Penulis mengharapkan dengan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini, penulis akan memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Sehingga penulis akan menjadi lulusan-lulusan yang berpotensi dan berkompetensi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis telah melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Dan tim Penulis memaparkan hasil kegiatan tersebut dalam sebuah laporan yang berjudul “Sosialisasi Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Nasional“.

B. Tujuan KPM
1. Tujuan Umum
Kegiatan KPM ini kami laksanakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik pihak dari Warga Desa Bakalan maupun bagi mahasiswa sendiri serta untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang praktek dan dunia kerja sesungguhnya.
2. Tujuan Khusus
a. Sebagai wahana dalam penerapan teori-teori yang telah diserap selama mengikuti perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya.
b. Untuk melihat sejauh mana mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
c. Untuk menambah wawasan praktis kepada masyarakat Desa Bakalan pada khususnya sehungga mahasiswa mendapatkan gambaran realitas berlakunya hukum positif di masyarakat.
3. Manfaat KPM
a. Bagi mahasiswa
 Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di perkuliahan dan kenyataan di lapangan.
 Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat di lingkungan kerjanya.
 Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
 Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang.
 Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerjanya.
1) Bagi Penyelenggara Program
 Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan program.
 Untuk memperkenalkan instansi pendidikan jurusan ilmu hukum Fakutas hukum Universitas Widya Gama kepada Pemerintah Desa yang membutuhkan tenaga ahli yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang.
2) Bagi masyarakat Desa Bakalan
 Merupakan sarana untuk ahli ilmu di bidang hukum dan lain-lain bagi kemajuan instansi yang bersangkutan.
 Merupakan sarana penghubung antara instansi dan Lembaga Pendidikan Tinggi.
 Sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan dilihat dari segi sumber daya manusia.
 Membantu menambah pengetahuan akan nikah siri dilihat dari hukum positif Indonesia.

BAB II
PROGRAM KEGIATAN

A. Deskripsi Lokasi KPM
Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini dilaksanakan di Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Juli 2011 – 17 Juli 2011. Tim pelaksana berjumlah 1 (satu) kelompok yang berjumlah 11 (sebelas) orang dari mahasiswa regular B angkatan 2008-2009. Bakalan adalah suatu desa yang terletak di kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
Tim pelaksana mangambil daerah tersebut untuk dijadikan tempat Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan harapan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap Nikah Siri, Hukum Waris dan Peraturan Desa dipandang dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Dalam hal Nikah Siri, banyak dijumpai beberapa pasangan yang menikah tanpa dicatatkan dalam Catatan Sipil. Demikian juga dengan pembagian harta warisan, masyarakat Bakalan masih menganut Hukum Islam, maka dari ini tim pelaksana memberikan wawasan terhadap masyarakat sekitar bahwa selain hukum Islam pembagian warisan juga bisa diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Serta masukan tentang bagaimana mekanisme pembuatan dan sosialisasi Peraturan Desa yang baik dan benar menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Profil Desa Bakalan

1. Keadaan Umum Desa
Desa BAKALAN adalah bagian dari wilayah Kecamatan Purwosari secara geografis terletak pada bagian sebelah barat daya kabupaten Pasuruan dengan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut + 1000 m. – 1200 m.
Adapun batas Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari adalah :
Sebelah Utara : Desa Karang Menggah Kecamatan Purwosari
Sebelah Timur : Desa Martopuro Kecamatan Purwosari
Sebelah Selatan : Desa Purwosari Kecamatan Purwosari
Sebelah Barat : Desa Sengonagung Kecamatan Sukorejo.

2. Potensi Desa
a. Luas Desa 427 ha. terdiri dari :
 Tanah sawah : 302
 Tanah tegal / ladang : –
 Tanah pemukiman : –
 Tanah Kas Desa : 18.150
 Tanah perkantoran : –
b. Orbitasi
 Jarak ke Ibukota Kecamatan : 3 km
 Lama tempuh ke Ibukota Kecamatan : ¼ Jam
 Jarak tempuh ke Kabupaten : 24 km
 Lama ke Ibukota Kabupaten : 1 Jam
c. Iklim
 Curah hujan : 6 mm/ th.
 Jumlah bulan hujan : 6 bln.
 Suhu rata rata : 18 – 22 C.
 Tentang Wilayah : dataran rendah
3. Potensi Pertanian
a. Potensi Irigasi
 Sungai : 1 aliran
 Sumur : 15 buah
 Mata air : 1 sumber
b. Hasil Tanaman Palawija
 Kedelai : 1,5 ton/ha.
 Kacang tanah : 0,8 ton/ha.
 Jagung : 6 ton/ha.
 Kacang ijo : 0,6 ton/ha.
c. Hasil Tanaman Padi
 Padi Sawah : 4,5 ton/ha.
 Padi tegal/ ladang : 2 ton/ha.
d. Pemilikan Lahan Pertanian
 Pemilik Tanah sawah : 263 orang.
 Pemilik tanah tegal/ Ladang : 86 orang.

4. Potensi Peternakan
a. Populasi Jenis Ternak
 Sapi : 86 ekor
 Kambing : 67 ekor
 Kuda : 2 ekor
 Ayam : 7000 ekor
 Itik : 30 ekor

b. Pemasaran hasil Budi daya ternak
 Dijual langsung ke pasar : 88 %
 Didatangai calon konsumen : 22 %

5. Potensi Sumber Daya Manusia
a. Penduduk menurut kelompok umur
 0 – 5 tahun : 360 jiwa
 06 – 12 tahun : 129 jiwa
 13 – 18 tahun : 896 jiwa
 19 – 25 tahun : 448 jiwa
 26 – 45 tahun : 1286 jiwa
 46 – 57 tahun : 1266 jiwa
 58 – 65 tahun : 320 jiwa
b. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan
 Tamat Sekolah Dasar : 1029 jiwa
 Tamat SLTP : 912 jiwa
 Tamat SLTA : 860 jiwa
 Tamat Perguruan Tinggi : 46 jiwa
 Belum sekolah : 489 jiwa

6. Potensi Kelembagaan
a. Lembaga Pemerintahan
1) Pemerintahan Desa
 Jumlah Perangkat Desa : 7 Orang
 Pendidikan Kepala Desa : SLTP
 Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
 Jumlah dusun : 6 Dusun
 Jumlah R T : 25 RT
 Jumlah RW. : 6 RW
2) Badan Perwakilan Desa
 Jumlah Anggota : 7 orang
 Pendidikan Ketua : SMA
b. Lembaga Kemasyarakatan
1) Organisasi Perempuan : 2 lembaga
Jumlah anggota : 72 orang
2) Organisasi P K K : 1 lembaga
Jumlah anggota : 112 orang
3) Organisasi Pemuda : 2 lembaga
Jumlah anggota : 60 orang
4) Organisasi Karang Taruna: 1 lembaga
Jumlah anggota : 21 orang
c. Lembaga Pendidikan
1) T K : 3 Unit
Jumlah guru : 7 Orang
2) SDN : 3 Unit
Jumlah guru : 21 Orang

7. Potensi Sarana dan Prasarana
a. Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
 Panjang Jalan aspal : 2,5 km
 Panjang jalan makadam : 1 km
 Panjang jalan tanah : 2,5 km
 Panjang jalan paving : 1300 m
 Jalan antar desa dalam Kecamatan : 5 km
 Jembatan Jalan : 7 unit
 Jembatan beton : 4 unit
 Jembatan batu : 2 unit
b. Prasarana Pemerintahan
 Balai dan Kantor Desa : 1 lokal
 Computer : 2 unit
 Mesin tulis/ ketik : 1 unit
c. Prasarana Peribadatan
 Masjid : 5 gedung
 Musholla : 15 gedung
d. Prasarana Kesehatan
 Puskesmas Pembantu : 1 unit
 Bidan Desa : 1 orang

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Orientasi Medan
Hari pertama pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat adalah melakukan Orientasi Medan (survei) langsung pada masyarakat yang berada di dusun-dusun yang berada di Desa Bakalan:
1. Dusun Bakalan
Dusun Bakalan terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 200 kepala keluarga. Di Dusun Bakalan ini ditemukan beberapa kasus antara lain:
a. Nikah Siri : 3 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 4 Orang
2. Dusun Sukun
Dusun Sukun terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 200 kepala keluarga. Di Dusun ini ditemukan beberapa kasus antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang

3. Dusun Babatan
Dusun ini terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 400 Kepala Keluarga. Di Dusun Babatan ini ditemukan beberapa kasus antara lain :
a. Nikah Siri : 5 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 5 Orang
4. Dusun Keputran
Dusun ini terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 300 Kepala Keluarga. Di dusun ini ditemukan beberapa masalah antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang
5. Dusun Tegalan
Dusun ini terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 210 Kepala Keluarga. Di Dusun ini ditemukan beberapa masalah antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang

6. Dusun Suko Anyar
Terdiri dari beberapa Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 200 Kepala Keluarga. Di dusun ini ditemukan beberapa masalah antara lain :
a. Nikah Siri : 2 Pasangan
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 Orang
Dengan hasil Orientasi Medan yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa masalah dengan jumlah yang sangat tinggi untuk ukuran sebuah desa. Masalah-masalah yang ditemukan tersebut antara lain :
a. Masyarakat yang melakukan Nikah Siri : 16 Orang
b. Masyarakat yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 17 Orang

B. Pemetaan Masalah
Dengan hasil Orientasi Medan yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa masalah dengan jumlah yang sangat tinggi untuk ukuran sebuah desa.
Berikut adalah beberapa faktor yang Penulis simpulkan dari berbagai masalah yang didapatkan dari orientasi medan di lokasi Praktek Pengabdian Masyarakat:
1. Ekonomi
2. Faktor Kebiasaan atau adat istiadat wilayah tersebut
3. Keberlakuan Hukum Islam yang tidak sejalan dengan Hukum Positif
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat mengenai Hukum Positif Indonesia serta dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat.
Dengan demikian Penulis melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk memberi pengertian terhadap masyarakat Desa Bakalan. Kec. Purwosari. Kab. Pasuruan. Langkah-langkah awal yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Memberi laporan pada Aparatur Pemerintahan Desa Bakalan. Kec. Purwosari. Kab. Pasuruan.
2. Melakukan Pendekatan secara Persuasif pada masyarakat.
3. Mengadakan pertemuan dengan semua Ketua RT. Setempat sebagai perwakilan dari masyarakat.
4. Mengajukan Peraturan Desa kepada Aparatur Desa Bakalan. Kec. Purwosari. Kab. Pasuruan
.

C. Pelaksanaan Kegiatan
1. Persiapan
Pelaksanaan kegiatan KPM ini diawali dengan persiapan yaitu perencanaan tempat dimana sosialisasi dilaksanakan selanjutnya persiapan properti yang meliputi souvenir yang berupa 1 (satu) buah gelas yang berlogokan Universitas Widyagama Malang. Dimana souvenir ini akan diberikan kepada masyarakat sebagai kenang-kenangan. Serta pembuatan backdrop yang bertemakan :
1. Kedudukan Nikah Siri Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia
2. Pembagian Warisan
3. Penyuluhan Tentang Pembentukan/Penyusunan Perdes

2. Sosialisasi Kedudukan Nikah Siri Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Sosialisasi dimulai pada pukul 09.00 dipusatkan di kantor Kepala Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruaan. Acara pertama dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Desa Bakalan, setelah itu sambutan dari saudara Andik Mawardi perwakilan dari pelaksana kegiatan.
Sesi pertama dipresentasikan oleh saudara Krismawan Nurdianto sebagai pemateri yang membawakan materi Nikah Siri di pandang dari sudut Hukum Administrasi Negara.
1. Kedudukan Nikah Siri Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia
1.1. Nikah Siri ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,(pasal 1 UU no 1 Th 1974 tentang Perkawinan) sedangkan nikah siri tidak dicatatkan dihadapan pihak yang mempunyai wewenang atas kegiatan pernikahan yang diatur dalam peraturan yang berlaku secara hukum positif Indonesia, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.
Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri serta akibat hukum terhadap anak-anak yang dihasilkan atas pernikahan siri tersebut.
Dampak lain dari akibat tidak dicatatkannya suatu perkawinan siri adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena untuk mengurus itsbat baik itsbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisa diprediksikan bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat mendesak. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah siri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar.
Pemateri juga menyampaikan bahwa tidak benar.Nikah siri cukup diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanakan itu yang tidak nikah (berhubungan seks di luar nikah).Saya yakin ini ada agenda tersembunyi untuk melegalkan yang melakukan seks bebas (free sex) dan menyalahkan yang nikah, “Jadi jangan hanya, maaf ya, dalam tanda kutip, laki-laki itu jangan sekadar make aja dong.Tanggung jawabnya di mana dong? Lahir batin dong! Kan itu bagian dari perkawinan, jadi dia harus bertanggung jawab. Kalau punya anak, anaknya jadi tanggung jawabnya”
Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Pemateri, juga terdapat beberapa pertanyaan yang diajuka oleh peserta yang hadir sebagaimana berikut:
Pertanyaan I. “Nama saya Miskadi dari Dusun keputran ingin menanyakan apabila pasangan dalam pernikahan siri sudah berlangsung lama dan melahirkan anak, maka anak tersebut apakah dapat mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak syah yang terlahir dari pasangan nikah syah secara hukum?”
Jawaban I. “Baik sekali pertanyaannya, jadi selama perkembangan ini bisa, namun nantinya akta kelahiran tersebut tidak menyebutkan anak dari pasangan ayah dan ibu akan tetapi hanya terbit akta kelahiran anak dari seorang ibu, karena dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran mengharuskan ada copy akta pernikahan dari orang tua anak tersebut, diantaranya yang membuat terbitnya akta kelahiran anak dari seorang ibu adalah hal tersebut, mungkin ada pertanyaan lain?”
Pertanyaan II. “Terima kasih, nama saya Imron fauzi dari dusun Keputran ingin menanyakan, apa keuntungan dari Nikah syah?”
Jawaban II. “Pertanyaan yang cukup bagus, jadi keuntungan yang didapat dari nikah syah adalah banyak sekali, minimal kita aman, kenapa aman, karena dalam sisi pembiayaan tidak melibatkan banyak preman, kan biasanya kalau nikah siri didampingi preman biar aman itu kalo dipandang dari sudut kebiasaan masyarakat pada umumnya, namun sebenarnya keuntungan nikah syah tersebut adalah sangat banyak sekali, seperti halnya jaminan kepastian hukum atas hak dan kewajiban suatu pasangan yang melangsungkan pernikahan syah tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan negara pun mengakui bahwa nikah itu telah terjadi, jadi jika Negara sudah menjamin maka akibat yang dihasilkan dari pernikahan syah tersebut menjadi jaminan pula oleh pihak-pihak dari instansi yang berkaitan dalam bidang keadministrasian, keperdataan dan kepidanaan, mungkin itu pak fauji, dan mungkin ada lagi pertanyaan terakhir?”
Pertanyaan III. “Nama saya Husen dari dusun Tegalan, ingin bertanya pak, saya ini seorang yang tergolong kurang mampu di desa bakalan ini, namun saya tertarik sekali jika nantinya saya melangsungkan pernikahan saya dengan pasangan saya secara syah, namun saya keberatan dengan biaya pernikahan syah tersebut yang sangat besar sekali, mohon petunjuknya pak, agar saya tidak melangsungkan pernikahan saya secara siri, terima kasih sebelumnya atas jawabannya”
Jawaban III. “Sangat miris sekali jika mendengar sedikit cerita pak husen, namun tidak masalah pak, terima kasih pertanyaan yang sangat kreatif, jadi dalam perkembangan selama ini memang sudah diadakan beberapa evaluasi terhadap pernikahan siri kenapa bisa terjadi, dan hasil yang sangat mengesankan adalah karena factor ekonomi seperti halnya disampaikan oleh bapak husen tersebut, namun pemerintah juga tidak hanya mengadakan evaluasi saja, tetapi mencari solusi atas permasalahan nikah siri yang timbul karena faktor ekonomi, dan solusi tersebut adalah kebijakan dari Departemen Agama sudah memberikan instruksi kepada instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya dalam pengurusan pernikahan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakan pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan atau Desa tempat tinggalnya, jadi jangan khawatir bapak-bapak sekalian jika memang hal yang menjadi kendala tersebut adalah perekonomian, maka mintalah Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pengurusan pencatatan perkawinan,dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya”
Dari ketiga pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens kepada pemateri oleh tim penulis dikira sudah cukup mewakili untuk menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan nikah siri dipandang dari segi keadministrasian dan tim pelaksana pun juga sudah memberikan solusi-solusi terbaiknya sesuai ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan.

1.2. Nikah Siri ditinjau dari Hukum Perdata
Materi kedua ini disampaikan oleh Dedy Surya Iskandar yang mengupas Nikah Siri dari sudut pandang Hukum Perdata. Menurut Hukum Perdata Indonesia meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Secara perdata memiliki dampak sebagai berikut:
1. Pihak isteri tidak di anggap sebagai isterinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa.
2. Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin isteri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan.
3. Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri kedua, maka hak waris jatuh ketangan isteri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.
4. Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain.
5. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.
Tingginya animo masyarakat yang datang ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar tinjauan Nikah Siri dari Hukum Perdata Indonesia. Namun pemateri terpaksa membatasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu. Berikut beberapa pertanyaan seputar materi yang disampaikan.
Pertanyaan I. “Bagaimana kedudukan waris dari anak seorang wanita yang menikah siri dengan seorang pria yang kemudian pria tersebut meninggal dan meninggalkan sejumlah harta warisan?”
Jawaban I. “Keluarga yang berhak mewaris dari pria tersebut adalah kedua orang tuanya apabila masih ada, atau anak-anaknya yang sah dari pernikahan sebelumnya jika ada dan seterusnya. Yang pasti anak dari pernikahan siri pria tersebut tidak berhak mewaris. Jangankan si anak, bahkan istrinya pun tidak berhak mendapatkan warisan dari pria tersebut.”
Pertanyaan II. “Kenapa nikah siri yang menurut agama ini sah tetapi dinyatakan tidak sah oleh pemerintah? Kenapa tidak disahkan saja nikah siri ini melalui sebuah undang-undang pernikahan yang disahkan oleh pemerintah?
Jawaban II. “Pertama, Negara ini bukanlah Negara yang berideologikan keagamaan, misalkan Islam yang dasar hukumnya adalah Alquran. Negara ini adalah Negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar hukum Negara. Negara kita juga mengakui banyak agama selain Islam. Oleh karena itu pemerintah harus adil dalam menentukan setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam undang-undang perkawinan. Demikian pula dengan pertanyaan mengapa tidak sekalian merubah undang-undang perkawinan dengan mengesahkan nikah siri didalamnya? Karena selain uraian diatas, juga karena bukan wewenang kami selaku mahasiswa untuk merubah undang-undang. Undang-undang dibentuk atas dasar keadilan dan kemaslahatan serta dibuat dan disahkan oleh badan legislatif pemerintah.
Pertanyaan III. “Saya memiliki kenalan yang menikah secara siri dan kemudian memiliki anak. Tapi setelah si pria meninggal ternyata semua hartanya jatuh ke tangan istri dan anak dari pernikahan sirinya. Mohon penjelasannya tentang hal tersebut.”
Jawaban III. “Yang saudara jelaskan tersebut tidaklah tepat disebut sebagai harta waris, tetapi harta yang diterima mereka adalah hibah dari si pria kepada istri dan anaknya. Namun apabila ada keluarga yang sah yang tidak terima dengan hal tersebut maka mereka dapat melakukan gugatan kepada istri dan anak siri dari si pria tersebut. Ini karena mereka lebih kuat secara hukum dan istri dan anak siri tersebut bisa saja kalah apabila tidak memiliki cukup bukti.
Masih bahasan tentang nikah siri, sesi selanjutnya disampaikan oleh I Ketut Fryma Sonanta sebagai pemateri yang menyampaikan kedudukan nikah siri dari sudut pandang Hukum Pidana.

1.3. Nikah Siri ditinjau dari Hukum Pidana
Menurut pemateri nikah siri jika dipandang dari sudut hukum pidana adalah jika suami atau istri mengalami pelepasan tanggung jawab maka suami atau istri tidak dapat melakukan penuntutan atau pelaporan kepada pihak berwajib, dikarenakan tidak adanya bukti-bukti pernikahannya. Perbuatan nikah sirri tidak bisa dipidanakan karena belum adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam acara tesebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diajukankan kepada pemateri. Adapun petanyaannya sebagai berikut:
Pertanyaan I: Apakah bisa dilaporkan kepihak berwajib jika istri atau suami melakukan perselingkuhan ?
Jawaban I: Jika suami atau istri tersebut melakukan pernikahan secara siri , hal itu tidak dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, dikarenakan tidak ada surat pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA. Jika istri atau suami melakukan pernikahan secara sah dan dicatatkan di KUA maka perselingkuhan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, hal ini mengacu pada pasal 284 KUHP, yang berbunyi
1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan:
1) a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
b. serang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2) a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turur bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suani/istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka ’berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai dan pisahmeja dan ranjang karena alasan itu.
3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, 75
4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam persidangan belum dimulai.
5) Jika bagi suami/istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang mengatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

3. Sosialisasi Hukum Waris (Pendekatan Persuasif)
Pemateri yang terdiri dari Puja Ristoni dan Annisa Dhita Ramadani, memberikan sosialisasi tentang Hukum Waris dengan metode pendekatan persuasive kepada masyarakat sekitar.
Pemateri menyapaikan bahwa manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 peristiwa yang penting, yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal.
Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan kawin. Didalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang sangat penting. Karena ada 2 makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi 1 keluarga. Bertemunya 2 orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban didalam pertalian-perkawinan mempunyai akibat-akibat didalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum-perkawinan, sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam buku 1 kitab undang-undang hukum perdata.
Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik didalam hubunganya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.
Peninggal warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain dan ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagaian tertentu.
Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.
Mengenai hubungan keluarga yang diatur dalam hukum perdata barat ditentukan dengan tempat atau derajat, tingkat itu berangaka kecil, maka hubungan keluarga antara 2 orang adalah sangat dekat.
Analisis dari Pemateri bahwa dalam penerapan masyarakat desa Bakalan Pasuruan mengenai waris masih belum dapat terlaksana menurut konteks Undang-undang Waris. Sebagian warga masih banyak yang belum mengerti mengenai waris secara positif dan warga masih menggunakan penggunaan pembagian waris menurut konteks agama. Permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut, terdapat sebagian warga yang tidak menerima hak (warisan), dikarenakan berkaitan dengan nikah siri yang telah warga tempuh untuk meresmikan hubungan sebagai keluarga secara agama.
Tingginya animo masyarakat sekitar ditunjukkan dengan beragamnya pertanyaan-pertanyaan seputar waris yang dihimpun oleh dan dijawab oleh pemateri sebagai berikut:
Pertanyaan I, “Apakah dalam pernikahan secara siri, seseorang yang di tinggalkan (meninggal dunia) oleh pasangan sirinya berhak mendapat harta kekayaan yang dimiliki orang tersebut?”.
Jawaban I, “Pernikahan secara siri adalah sah menurut hukum Islam dengan berbagai persyaratannya, namun pernikahan siri ini tidak sah menurut hukum dan negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika pernikahan hanya sah di mata agama, tidak diikuti pencatatan di KUA akibatnya perlindungan hukum dari negara bagi mempelai, terutama perempuan (istri) sangat lemah. Dari segi hukum negara telah menjelaskan tentang pembagian hak waris. Tanpa adanya surat atau bukti yang sah dalam pernikahan, maka jika kelak suami meninggal masalah harta antara suami istri tidak dapat dijalankan dengan baik, yang mana pembagian hak waris dalam pernikahan siri lebih di dominasi oleh suami dalam pengambilan keputusan secara sepihak. Sedangkan pihak istri hanya bisa menerima keputusan suaminya tersebut dikarenakan tidak ada bukti dan surat pernikahan yang sah untuk menuntut haknya atau menggunakan undang-undang tentang pembagian hak waris”.
Pertanyaan II, “Apakah sama pengertian waris dengan hibah?”
Jawaban II, “Tidak sama, pengertian waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubunganya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. Sedangkan hibah itu sendiri ialah pemberian seseorang akan harta kekayaannya kepada orang lain dimasa hidupnya dengan cuma-cuma tanpa imbalan”.
Pertanyaan III, “Bagaimana cara mengatasi problematika kewarisan suami yang menikah lebih dari satu kali? Selain itu, bagaimana tata cara pembagian harta warisan suami yang menikah lebih dari satu kali menurut hukum Islam dan Hukum perdata BW?”
Jawaban III, “Problematika kewarisan yang timbul dengan adanya praktek poligami yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 mengatakan, yaitu apabila suami meninggal dunia, maka hak kewarisan isteri dan anak-anak yang ditinggalkan sebagai ahli waris menjadi hilang. Dan perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada dan terjadi.
Menurut Hukum Islam bahwa akibat hukum kewarisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal, jika suami yang berpoligami tersebut meninggal dunia, maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Kecuali jika diadakan perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut, sebelum atau sesudah aqad perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali (poligami) menurut hukum Islam, sama besarnya antara isteri pertama dengan isteri kedua, ketiga dan keempat terhadap bagian masing-masing, asal mereka mempunyai anak, maka bagian isteri yang seharusnya 1/8, berhubung isterinya ada dua maka 1/8 dibagi 2 menjadi 1/16, sebaliknya berbeda jika salah satu isteri tidak mempunyai anak maka bagian isteri adalah 1/4, sedangkan bagian anak-anaknya baik dari isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, jika anak perempuan hanya seorang maka mendapat bagian 1/2 tetapi jika ada dua atau lebih maka mendapat bagian 2/3 tetapi jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu (2:1).
Menurut hukum perdata BW bahwa dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, berlakulah demi hukum persatuan harta kekayaan secara bulat antara suami dan isteri kedua atau selanjutnya, selama dalam perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain sesuai dalam pasal 180 KUHPerdata.
Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu kali menurut hukum perdata BW yaitu bagian untuk isteri dalam perkawinan yang kedua kali atau selanjutnya ialah tidak boleh lebih besar dari bagian anak-anaknya pada perkawinan pertama atau tidak boleh lebih besar dari ¼ yakni dibatasi dengan ¼ bagian saja. Sedangkan bagian anak-anaknya baik anak dari perkawinan pertama, kedua, atau selanjutnya yaitu sama dengan bagian isteri kedua yaitu dibatasi dengan ¼ bagian , dengan tidak membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki maupun anak perempuan dan urutan kelahiran dari anak tersebut”.
Dari sosialisasi mengenai hukum waris diatas, pemateri menyimpulkan bahwa pembahasan mengenai hukum kewarisan Islam, pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga hal pokok itu dapat diklasifikasikan dalam dua kategori hubungan, yaitu hubungan dan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan menentukan hubungan antara orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan orang yang hidup (ahli waris) dan hubungan perkawinan menentukan susunan harta bawaan atau harta asal dan harta perkawinan.

4. Sosialisasi tentang Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Desa (Perdes)
Sosialisasi tentang penyusunan dan pembentukan perdes ini disampaikan melalui pendekatan persuasif di lokasi KPM oleh Dewi Ulamsari.
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintanan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerima, menangguhkan dan membatalkan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa yaitu Kepala Daerah atau yang ditunjuk atau yang melindungi untuk itu.
Produk Hukum Desa adalah suatu ketentuan yang ada di Desa berupa Peraturan Desa,Keputusan Kepala Desa, Peraturan
Kepala Desa. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa atau peraturan yang bersifat umum dan mengatur Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
Jenis Produk Hukum Pemerintahan Desa meliputi:
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Kepala Desa;
c. Keputusan Kepala Desa.

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan

Materi muatan Peraturan Desa harus mengandung azas :
a. Pengayoman;
b. Kemanusian;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhineka Tunggal Ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum;
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dapat berasal dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Badan Permusyawaratan Desa dilakukan bersama Kepala Desa.
Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Kepala Daerah. Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
Dari sosialisasi diatas, Pemateri menghimpun beberapa pertanyaan yang diajukan oleh perangkat desa setempat.
Pertanyaan I, “Bagaimana proses dari Peraturan Desa atau cara pembuatannya?”.
Jawaban I, “Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Rancangan APB Desa yang telah disetujui bersama ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati disampaikan paling lambat 20 hari.. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu 7 hari terhitung tanggal persetujuan bersama”.
Pertanyaan II, “Bagaimana sifat dari Peraturan Desa tersebut?”.
Jawaban II, “Peraturan Desa bersifat konkrit, individual dan final”.
Pertanyaan III, “Bagaimanakah upaya pihak aparatur Peraturan Desa apabila ada warga yang kurang setuju dengan beberapa isi yang ada di Peraturan Desa?”.
Jawaban III, “Warga yang kurang setuju dengan beberapa isi yang ada di Peraturan Desa tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis. Lalu keberatan tertulis tersebut dapat diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa. Lalu Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini melakukan peninjauan ulang yang akan direvisi”.

Dipublikasi di hukum, Konstitusi | Tag , | Meninggalkan komentar

PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dengan adanya reformasi dibidang keuangan negara seperti terbitnya UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan undang-undang lainnya seperti tersebut di atas dan termasuk juga pengaturan sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah tergabung di dalam sistem keuangan negara.

Setelah peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara dilaksanakan, kurang lebih lima tahunan, maka sudah pasti ditemukan kendala dan permasalahan, sebagai contoh, dimana keberadaan keuangan daerah dalam sistem keuangan negara seperti tidak termuatnya pengertian, lingkup dan hubungannya dengan keuangan negara. Akibat kekurang- jelasan pengertian ini, dapat berdampak juga pada sistem dan kewenangan pemeriksan keuangan negara yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).

Oleh karena itu, sudah waktunya setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan guna dicari pemecahan dan solusinya, yakni dengan melakukan penelitian, pengkajian, pengevaluasian secara komprehensif. Hasil penelitian dijadikan saran dan usulan dalam rangka penyempurnaan kembali peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara yang telah berjalan selama ini.

1.2 Rumusan Masalah

Telaahan penerapan dan hubungan sistem keuangan negara dengan sistem keuangan daerah dan pertanggungjawabannya.

BAB II

Pembahasan

2.1 Keuangan Daerah

Dasar hukum

1. UU RI No. 17 thn. 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. UU RI No. 1 thn. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU RI No. 15 thn. 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

4. UU RI No. 32 thn. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. UU RI No. 33 thn.2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan a.l.;

6. PP RI No. 56 thn. 2005 Tentang sistem informasi keuangan daerah;

7. PP RI No. 58 thn. 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu maksud dari diterbitkannya pengaturan keuangan negara ini antara lain adalah menyatukan sistem keuangan negara yang dikelola pemerintah pusat dengan sistem keuangan daerah yang dikelola pemerintah daerah. karena itu, dalam UU RI no. 17 thn. 2003 sebenarnya sudah dimuat materi-materi keuangan daerah, seperti tentang APBD, penerimaan, pengeluaran, pendapatan, dan belanja daerah, termasuk adanya istilah keuangan daerah.

Namun mengenai pengertian dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah yang termuat dalam UU RI no. 17 thn. 2003 dan UU RI no. 1 thn. 2004, ternyata menimbulkan beberapa hal yang menjadi ketidakjelasan atau bahkan menjadi kabur.

Pengertian Keuangan daerah

1. Dalam penjelasan atas UU RI no. 17 thn. 2003 tidak dimuat uraian mengenai dasar pemikiran, ruang lingkup maupun kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan upaya penyatuan peraturannya. tetapi yang dimuat hanya menyangkut sebagian dari keuangan daerah yakni tentang penyusunan dan penetapan APBD.

2. Penggunaan istilah keuangan daerah tidak konsisten, contoh, UU RI no. 17 thn. 2003 dalam bab satu, ketentuan umum, sama sekali tidak dimuat pengertian dan istilah keuangan daerah. tetapi dalam bab-bab dan pasal-pasal berikutnya, istilah keuangan daerah digunakan juga, antara lain lihat pasal 6 ayat (2) huruf c; dalam pasal 10 bahkan ada istilah pejabat pengelola keuangan daerah,

3. Anehnya istilah dan pengertian keuangan daerah baru diatur dalam PP RI no. 58 thn. 2005, bukan diatur dalam UU.

Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Akibatnya, istilah dan pengertian keuangan daerah tidak dimuat dalam UU ini, maka terkait dengan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah, juga tidak dimuat dalam bab sendiri, tapi yang ada hanya bab tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara saja;

2. Bagaimana makna, status dan hubungan keuangan negara yang kewenangan pengelolaan diserahkan pada gubernur, bupati dan walikota lalu statusnya berubah menjadi lingkup pengelolaan keuangan daerah;

3. Dalam UU RI no. 1 thn. 2004 pejabat pengelola keuangan daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan APBD, sementara gubernur, bupati dan walikota tidak dinyatakan sebagai pejabat penanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 angka 19 dan 21 UU RI no. 1 thn. 2004. Jadi dalam pelaksanaannya wajar jika ada anggapan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan wewenang kepala daerah (lihat kompas, 14 april 2009, korupsi APBD manado).

4. Tentang kepala daerah ditetapkan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sayang baru diatur dalam UU RI no. 32 thn. 2004 (dengan bab tersendiri), seyogianya dan lebih tepat kalau dimuat di dalam UU RI no. 17 thn. 2003.
Hubungan Keuangan Negara Dengan Keuangan Daerah

1. Karena tidak ada pengertian keuangan daerah, maka status dan substansi dari keuangan daerah dalam hubungannya dengan keuangan negara, menjadi tidak jelas. misalnya, apakah keuangan daerah merupakan bagian atau tidak dari pada keuangan negara.

2. Kalau statusnya bukan bagian atau subsistem keuangan negara, (lihat UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 6 ayat (2) huruf c) maka hubungannya dengan kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah oleh BPK menjadi kabur. misalnya apakah BPK atau badan pemeriksaan lainnya berwenang melakukan pemeriksaan atas keuangan daerahnya.

3. Selanjutnya, angka 2 di atas bila dikaitkan dengan bunyi UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 16 ayat (1) sebenarnya sudah tegas dan sejalan. dimana APBD selain sebagai salah satu komponen dari keuangan daerah, juga sebagai wujud pengelolaan dari keuangan daerah.

4. Pengaturan hubungan antara keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan yang dikelola oleh kabupaten/kota juga tidak dimuat, baik dalam UU RI no. 17 thn. 2003, UU RI no. 1 thn. 2004 maupun UU RI no. 32 dan 33 thn. 2004, tidak ada pengaturannya. Apakah perlu ada pengaturannya di dalam satu UU?

2.2 Tahun Anggaran

1. Salah satu kendala keterlambatan dalam pelaksanaan APBD maupun penyusunan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah adalah tidak sinkronnya waktu dari tahun anggaran. Jika penyusunan anggaran pemerintah pusat adalah pada triwulan ke-empat tahun anggaran berjalan tapi penyusunan anggaran pemerintah daerah barulah bisa dilakukan pada triwulan ke-satunya, masuk diawal tahun anggaran barunya.

2. Otomatis pemerintah daerah dihadapkan pada dua tugas besar, yakni penyusunan perencanaan anggaran tahun yang akan datang, di sisi lain pentuntasan pelaksanaan anggaran akhir tahun dari APBD. ditambah lagi pencairan dana APBN untuk APBD, umumnya baru direalisasikan sekitar akhir bulan pada triwulan ke-empat. Bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan realisasi atau daya serap anggarannya? Jadi wajar jika pada pemerintah daerah terjadi pengendapan dana yang relatif besar karena tidak bisa dicairkan.

3. Dalam hal penyusunan perencanaan anggaran daerah, pemerintah daerah ‘sangat’ terkait dengan perolehan ‘kepastian’ besaran alokasi dana APBN. Kepastian dana alokasi ini umumnya baru dapat diketahuinya pada bulan terakhir dari tahun anggaran berjalan, yakni sekitar bulan desember. Setelah itu, pemerintah daerah baru dapat memulai penyusunannya, selesainya kira-kira satu triwulan atau sekitar bulan maret-april.

4. Lalu rancangan anggaran daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD, masih harus melalui proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD pemerintahan provinsi atau gubernur untuk RAPBD pemerintahan kabupaten/kota (PP RI no. 58 thn. 2005 pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 ayat (1). hal ini, membuat semakin lambatnya pemerintah daerah melaksanakan anggarannya.

5. Atas dasar angka 1-4 di atas, maka salah satu solusi pemecahan masalah ini, yakni tahun anggaran daerah masa lakunya dimundurkan menjadi sejak tanggal 1 april tahun berikutnya, sehingga tahun anggarannya tidak sama dengan tahun anggaran negara.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah UU RI no. 15 thn. 2004 merupakan dasar hukum bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, lalu bagaimana dengan kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah (UU RI no. 15 thn. 2004 pasal 2 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) karena dalam UU ini tidak ada sama sekali menyebut istilah keuangan daerah, hanya menggunakan istilah keuangan pemerintah daerah).

1. Karena lingkup pemeriksaan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah sangat besar, maka BPK jelas tidaklah sanggup dan mampu melaksanakannya. Sebaiknya UU ini direvisi dengan memuat juga peran dari aparat-aparat pengawasan intern pemerintah pusat dan pemerintah daerah (tersirat pada uu ri no. 15 thn. 2004 pasal 9 ayat (1)). Sehingga BPK dapat menjalin sistem koordinasi dan pendistribusian kewenangan tugas pemeriksaan dengan aparat-aparat pengawas dan pemeriksa ini.

2. Wujud laporan keuangan negara/keuangan daerah yang dibuat dan disampaikan oleh Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota kepada DPR/DPRD, apakah laporannya ini perlu terlebih dahulu diperiksa oleh BPK?. dalam UUD thn. 1945 pasal 23 dan pasal 23e, masalah ini tidak diatur.

3. Bahkan UUD 1945 menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK (perlu) ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai dengan UU. tapi dalam UU sekarang tidak diatur penegasan semacam ini. Terkesan BPK tugasnya adalah membantu tugas dari lembaga perwakilan tersebut.

4. Dalam UU RI no. 17 thn. 2003 materi pasal 27 pasal 28 tidak jelas dan tidak sesuai dengan judul bab. apakah bentuk laporan realisasi masuk laporan pertanggungjawaban?.

5. Dalam UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 35 ayat (2), bahwa para pejabat bendahara diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK, adalah kurang tepat. karena bendahara sekarang ini sudah bersifat ‘kasir’, sementara laporannya termasuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran (UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 9 huruf g).

2.3 Otonomi daerah

Dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :

1. Hubungan luar negeri

2. Pengadilan

3. Moneter dan keuangan

4. Pertahanan dan keamanan

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

Dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.

Masalah Otonomi Daerah

Permasalahan Pokok Otonomi Daerah:

1.Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap

2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas
3. Sosialisasi UU 22/1999 dan pedoman yang tersedia belum mendalam dan meluas.

4.Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah.

5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola
6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah

7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsepotonomi yang proporsional kedalam pengaturan konsepotonomi yang proporsional ke dalampengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI beberapa waktu terakhir semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan.

Otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalanggan akademis, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan presepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan presepsi dari berbagai kalangan terhadap pemahaman dan presepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.

Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada daerah. Selanjutnya UU 1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan saat ini dibawah UU 22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertangggung jawab.

Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu:

1. Kewenangan,

2. Kelembagaan,

3. Kepegawaian,

4. Keuangan,

5. Perwakilan,

6. Manajemen pelayanan publik, dan

7. Penguasan.

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil restribusi daerah
c. Hasil perusahan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah.
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b.Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
a. Pinjaman Dalam Negeri
1. Pemerintah pusat
2. Lembaga keuangan bank
3. Lembaga keuangan bukan bank
4. Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)

b. Pinjaman Luar Negeri
1. Pinjaman bilateral
2. Pinjaman multilateral
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

c. Hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya,
d. Penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

Dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara, maka peran BPK sangat diharapkan dapat menjadi sponsor dan mediator berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri atau instansi lainnya, maupun pemerintah-pemerintah daerahnya. Karena BPK sudah dan lebih mengetahui dinamika lapangan saat pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah dengan berbagai permasalahan yang ditemukannya.

DAFTAR PUSTAKA

http://trysutrisno.blogspot.com/2010/12/makalah-keuangan-daerah.html?zx=9b5c1ddd9ff1c5b9

http://www.docstoc.com/docs/68968523/makalah-otonomi-daerah

http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-philosophy/2062077-pengertian-otonomi-daerah/#ixzz1Ml882Ey9
http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_18079/title_pengertian-atau-definisi-otonomi-daerah/
http://www.scribd.com/doc/19470904/Otonomi-Daerah
http://ardimaswahyu.blogspot.com/2010/05/masalah-otonomi-daerah.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

Dipublikasi di hukum, Konstitusi | Tag , | Meninggalkan komentar

PERDES

TATA CARA PEMBUATAN PERDES

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usuldan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintanan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerima, menangguhkan dan membatalkan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa yaitu Kepala Daerah atau yang ditunjuk atau yang melindungi untuk itu

Produk Hukum Desa adalah suatu ketentuan yang ada di Desa berupa Peraturan Desa,Keputusan Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa atau peraturan yang bersifat umum dan mengatur Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final

Jenis Produk Hukum Pemerintahan Desa meliputi :
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Kepala Desa;
c. Keputusan Kepala Desa.
Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan

Materi muatan Peraturan Desa mengandung azas :
a. Pengayoman;
b. Kemanusian;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhineka Tunggal Ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum;
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang
bersifat penetapan.

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dapat berasal dari
Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa.

Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa

Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Badan Permusyawaratan Desa dilakukan bersama Kepala Desa

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas BPD

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi

Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Kepala Daerah

Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada
masyarakat oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa

Contoh susunan Draft Peraturan Desa :

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI
KANTOR DESA MMMMMMMMMM
Jl. ……………………………….. ( 0343 – xxxxxx
P U R W O S A R I 67162

PERATURAN DESA MMMMMMMMMM
NOMOR ……… TAHUN …………

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MMMMMMMMMM

Menimbang :
a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mengingat :
1. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3. Dst.

Dengan Persetujuan,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MMMMMMMMMMMM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MMMMMMM TENTANG MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BAB I
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal 1
i. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ii. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BAB II
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bagian Pertama

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pasal 2
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BAB III
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ditetapkan
di mmmmmmmmmmm
Pada Tanggal :
………………….,………
KEPALA DESA MMMMMM

NAMA JELAS

Diundangkan dalam Lembaran Desa………………………….
Nomor ………………….
SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Dipublikasi di hukum, Konstitusi, Paguyuban Perangkat Desa | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Kaidah Sosial

1 KAIDAH SOSIAL

*Masyarakat dan Kaidah Sosial
Sifat kaidah sosial yaitu deskriptif, preskriptif dan normatif; sedangkan kaidah sosial itu terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Dalam masyarakat sifat hubungannya adalah saling membutuhkan, pengaruh mempengaruhi dan tergantung satu sama lain. Hidup bermasyarakat agar kepentingan pribadi dan sosial terpenuhi dan terlindungi. Kedamaian dalam masyarakat terealisasi apabila ada ketenteraman dan ketertiban. Perilaku yang biasa dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan diterima masyarakat dapat menjadi kaidah. Kaidah hukum perumusannya tegas dan disertai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh instansi resmi. Orang bunuh diri menggambarkan, bagi yang bersangkutan sanksi dari kaidah kesusilaan lebih berat dibanding sanksi yang berasal dari kaidah hukum.

*Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial yang lain
Konflik kepentingan manusia dianggap sebagai rasio adanya hukum. Warga masyarakat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang lain dan ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan/atau harus ditinggalkan. Fungsi kaidah hukum sebagai social control adalah menganjurkan, menyuruh dan memaksa agar warga masyarakat mentaati hukum. Kaidah hukum sebagai perlindungan kepentingan haruslah dinamis. Fungsi khusus yang pertama menggambarkan adanya hubungan fungsional antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain. Saling menggeser antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan terutama terletak pada unsur sanksinya.

2 MENGENAL KAIDAH HUKUM

*Mengenal Kaidah Hukum
Dalam literatur, banyak dijumpai macam-macam perumusan tentang tujuan hukum yang diajukan oleh para sarjana hukum atau ahli hukum. Di antara rumusan-rumusan tersebut tidak ada keseragaman, namun demikian dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan adanya tiga teori tentang tujuan hukum, yaitu: teori etis, teori utilitis atau utilitarisme atau eudaemonistis, dan teori gabungan atau campuran.
Di antara para sarjana dalam memberikan definisi hukum tidak ada keseragaman, namun dari definisi-definisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Berdasarkan isi kaidah hukum dalam peraturan hukum konkrit dapat kita ketahui apakah sifat dari kaidah hukumnya. Ada hubungan fungsional antara fungsi, tugas dan tujuan hukum. Dari isi dan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan hukum yang termuat di dalamnya adalah membentuk masyarakat yang tata tenteram karta raharja.
Atas dasar tujuan hukum tersebut, maka dalam penyelesaian kasus hendaknya dapat menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara proporsional.

*Hubungan Hukum dengan Keadilan dan Kekuasaan
Apabila kedua unsur penegakan hukum tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim, maka harus ditambah unsur kemanfaatan, yang selanjutnya diterapkan secara proporsional seimbang. Mengingat ketiga unsur tersebut sangat penting dalam penyelesaian kasus, maka dalam pembuatan undang-undang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga masih memberi kesempatan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan keadilan. Hukum tidak sama dengan kekuasaan, tetapi hukum dapat merupakan kekusaan. Kekuasan dapat bersumber pada wewenang formal atau dapat juga bersumber pada kekuatan. Dalam penegakan hukum diperlukan sanksi. Dalam kenyataannya tidak setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum.
3 SUMBER HUKUM

*Pengertian Sumber Hukum, 2 (dua) Arti Sumber Hukum dan Undang-undang Sebagai Bentuk Sumber Hukum Formal
Yang menjadi sumber hukum bukan hanya yang mempunyai kualifikasi sebagai hukum, namun lebih luas dari itu. Faktor-faktor kemasyarakat merupakan sumber isi hukum. Penetapan saat berlakunya peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, namun demikian berlakunya peraturan perundang-undangan tidak harus ditetapkan setelah diundangkannya. Kalau menetapkan saat berlakunya berbeda dengan asas yang berlaku, maka harus ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Asas-asas peraturan perundang-undangan melengkapi berlakunya sistem peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu kalau terjadi kasus harus memperhatikan sifat materi yang diatur dan ruang lingkup berlakunya.

*Kebiasaan, Treaty, Yurisprudensi, Doktrin dan Perjanjian
Tidak semua perilaku yang diulang menjadi hukum kebiasaan, sebab masih ada syarat lain. Hukum kebiasaan dan hukum adat sama-sama sebagai hukum yang tidak tertulis, sedangkan adatrecht ada bagiannya yang tertulis. Undang-undang dan juga treaty harus diundangkan agar diketahui umum serta sah berlakunya. Yurisprudensi yang tepat dan baik sering diikuti oleh hakim berikutnya sebagai dasar dalam memutus perkara yang sejenis. Hal tersebut kalau dilakukan dalam kurun waktu yang lama dapat menjadi yurisprudensi tetap. Agar putusannya bersifat obyektif dan berwibawa, hakim sering menggunakan doktrin dalam putusannya. Sebagai unsur pokok atau essensialia adanya perjanjian yang sah adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

4 BEBERAPA PENGERTIAN HUKUM

*Asas Hukum, Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum
Pengertian hukum berbeda dengan pengertian sehari-hari. Ciri sistem hukum adalah terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi, serta diantara sub-sub sistem tersebut mempunyai struktur tertentu. Asas hukum ada dalam sistem hukum dan tidak selalu dituangkan dalam peraturan hukum konkrit. Kalau terjadi pertentangan diantara 2 (dua) peraturan perundang-undangan penyelesaiannya dengan asas hukum, jika undang-undang itu sendiri tidak mengaturnya. Manfaat dan tujuan klasifikasi hukum adalah untuk kepentingan teoritis dan untuk kepentingan praktis. Dengan terjadi perluasan bidang hukum publik, maka pada waktu sekarang pembedaan hukum publik dan hukum privat tidak dapat dipertahankan secara konsekuen.

*Peristiwa Hukum
Peristiwa alamiah dapat menjadi peristiwa hukum jika telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan bersifat pasif dan umum, agar aktif memerlukan peristiwa alamiah atau peristiwa konkrit. Seseorang yang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, itu sebagai akibat adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebagai perbuatan pidana. Pengurusan kepentingan tanpa diminta sebagai perbuatan yang sah dan mempunyai akibat hukum, berbeda halnya dengan perbuatan melawan hukum yang mempunyai akibat hukum tetapi perbuatannya termasuk yang tidak sah. Suatu perbuatan hukum adalah perbuatan yang sah, yang memiliki 2 (dua) unsure.

5 PENEGAKAN HUKUM DAN PENEMUAN HUKUM
*Penegakan Hukum, Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum
Setiap orang wajib melaksanakan hukum, tetapi kalau dilanggar penegakannya menjadi monopoli penguasa. Penegakan hukum sebenarnya bukan hanya ditangani oleh lembaga yudikatif. Penegakan hukum sebagai kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah untuk terciptanya kedamaian dalam pergaulan hidup. Sistem Anglo Saks lebih menekankan hukum yang lahir dari peradilan, dan hal itu berbeda dengan keadaan di negara kita yang banyak berorientasi pada peraturan perundang-undangan. Ada yang mengartikan penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan peratur-an perundang-undangan dan/atau putusan hakim. Undang-undang yang baik, yaitu dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, berlaku dalam kenyataan dan sesuai dengan Pancasila dan menopang terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Kesadaran hukum merupakan faktor esensial dari hukum yang berlaku dan sekaligus merupakan faktor sentral dalam penegakan hukum.

*Penemuan Hukum
Dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan hukum kebiasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim tidak bersifat mutlak. Dalam penemuan hukum peristiwa konkrit dicarikan dan sekaligus diarahkan kepada peraturan hukum, dan sebaliknya peraturan hukum disesuaikan dengan peristiwa tersebut, sehingga menjadi peristiwa hukum. Perjanjian internasional tidak dapat langsung digunakan oleh hakim, kecuali yang bersifat self executing. Interpretasi otentik diberikan oleh pembentuk undang-undang. Dalam menggunakan metode interpretasi hakim bebas. Ketentuan hukum yang mengatur waktu tunggu juga berlaku bagi duda (bekas suami), tetapi cara penerapannya berbeda dengan yang berlaku bagi janda.

6 TATA HUKUM INDONESIA

*Pengertian Tata Hukum Indonesia
Istilah Tata Hukum Indonesia dapat diartikan sebagai suatu tatanan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Dari hal tersebut maka secara resmi, tatanan hukum Indonesia berlaku semenjak diproklamasikan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. pembelajaran Tata Hukum Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan aturan hukum akan terikat dengan politik hukum yang meliputi melaksanakan hukum, mempengaruhi perkembangan hukum, dan menciptakan hukum. Politik hukum Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari sejarah nasional. Politik hukum nasional saat ini tetap dipengaruhi oleh sejarah politik hukum nasional.
Bidang-bidang hukum senantiasa berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Bidang hukum baru diadakan mengingat bermacam hal perlu diatur dalam suatu peraturan perundangan seiring dengan perkembangan tingkat kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat.
Bidang kajian hukum yang merupakan bidang pokok yang ada di dalam tata hukum Hindia Belanda adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Namun, di luar bidang-bidang hukum tersebut, tata hukum nasional saat ini sudah mengenal beberapa tambahan bidang hukum baru yang bersifat pokok. Di antaranya yaitu Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pajak, Hukum Perburuhan, Sosiologi Hukum, Politik Hukum, Hukum Teknologi, dan lainnya.

*Bentuk Peraturan Hukum
Bentuk peraturan hukum akan bermacam coraknya mengikuti pada arahan kerja pembentuk undang-undangnya. Corak yang berbeda ini dapat dilihat pada sejarah berlakunya produk hukum di Indonesia.
Produk hukum di Indonesia cukup beragam terutama dengan adanya masa pemberlakuan Undang-undang Dasar Sementara, masa pemberlakuan Konstitusi RIS, pemberlakuan UUD 1945 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maupun perubahan yang terjadi seiring masa reformasi yang bergulir saat ini. Masing-masing corak produk perundangan yang ada ini sekaligus mencirikan warna dan karakter masing-masing pemegang kekuasaan pemerintahan.
Sumber hukum diartikan sebagai tempat asal (diketemukan) hukum. Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah hal-hal yang seharusnya menjadi isi (materi) hukum. Isi (materi) hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Sedangkan sumber hukum formal adalah karena bentuknya (form) itu dijadikan sumber hukum. Oleh karena itu, sumber hukum formal berupa berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

7 HUKUM PIDANA DAN HUKUM INTERNASIONAL

*Hukum Pidana
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Hukum pidana dalam pengertian yang sempit hanya mencakup hukum pidana materiil semata. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas baik mencakup hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. KUHP yang saat ini digunakan adalah warisan dari penjajahan Belanda yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Asas-asas hukum pidana selain terdapat dalam KUHP juga terdapat asas-asas hukum pidana di luar KUHP.

*Hukum Internasional
Hukum internasional ada untuk menjembatani kepentingan hukum antar negara yang melintasi batas-batas wilayah. Hukum internasional timbul karena adanya hubungan saling membutuhkan antar negara dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Peran hukum internasional dipakai sebagai petunjuk pelaksanaan dari hubungan antar negara. Sumber hukum yang dipakai dalam hubungan internasional ini meliputi perjanjian internasional, prinsip hukum umum, aturan kebiasaan internasional, dan yurisprudensi pengadilan.
Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional ditentukan dalam isi perjanjian internasional yang ada. Secara umum perjanjian internasional dilakukan dalam tahap perundingan dan penandatanganan perjanjian. Namun, dalam beberapa hal terutama untuk hal yang dianggap penting dapat mensyaratkan adanya proses ratifikasi terlebih dahulu sebelum suatu aturan hukum internasional dapat diterapkan di dalam hukum nasional.

8 HUKUM LINGKUNGAN, HUKUM AGRARIA, DAN HUKUM PAJAK

*Hukum Lingkungan
Hukum Lingkungan merupakan lapangan hukum yang menjembatani antara kebutuhan manusia untuk memanfaatkan lingkungan dengan kelestarian lingkungan. Sifat pembahasan yang luas menyebabkan perlunya konsistensi dan koherensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Termasuk juga koherensi diperlukan antara ketentuan nasional dengan ketentuan internasional. Disinilah penegasan peran penting dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai umbrella act (UU Payung).
Sistem dan regulasi hukum tidak akan berjalan tanpa penegakan hukum yang tepat. Penegakan hukum lingkungan menerapkan sanksi hukum secara bertahap, mengingat sifat resistansi lingkungan yang relatif. Penegakan hukum pertama yang dilakukan adalah penegakan hukum administratif, selanjutnya dengan penegakan hukum perdata, dan sanksi hukum pidana sebagai ketentuan terakhir.

*Hukum Agraria
Kata Agraria, bisa mempunyai arti yang sempit (tanah), dan bisa mempunyai arti yang luas (bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Hukum Agraria, juga bisa mempunyai arti yang sempit, dan luas, yang objeknya senada dengan arti kata agraria di atas.
Hukum Agraria dilaksanakan berdasar UUPA yang bertujuan untuk:
(1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional;
(2) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; dan
(3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Adapun Hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, secara hirarkhi dibagi sebagai berikut;
(1) hak Bangsa Indonesia;
(2) hak Menguasai dari Negara;
(3) Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat; dan
(4) Hak-hak perorangan [hak-hak atas tanah; wakaf; hak jaminan atas tanah; hak tanggungan]

*Hukum Pajak
Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang atau badan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada Kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.
Agar pemungutan pajak itu mendekati rasa keadilan maka dalam pemungutan pajak harus memperhatikan asas-asas perpajakan yang meliputi asas pemungutan pajak guna mengetahui negara mana yang berwenang memungut pajak, siapa yang dikenai pajak dan apa yang dikenai pajak. Di samping itu juga harus memperhatikan asas yuridis, asas finansial, asas ekonomis dan asas pembagian beban pajak.
9 HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM TATA
NEGARA

*Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara mempunyai hubungan yang erat dengan Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis (negara dalam keadaan bergerak), sedangkan Hukum Tata Negara meliputi semua aturan hukum yang bersifat fundamental (negara dalam keadaan tetap/tidak bergerak). Sumber Hukum Administrasi Negara meliputi undang-undang, konvensi, yurisprudensi, dan doktrin, kesemuanya itu tentu saja yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.
Dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, alat administrasi negara berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak masyarakat. Pebuatan hukum ini dilakukan di lapangan hukum privat maupun lapangan hukum publik. Di samping itu alat administrasi negara juga diperbolehkan melakukan kebebasan bertindak yang disebut “freies ermessen”. Agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya, maka terdapat tiga belas (13) asas yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara.

*Hukum Tata Negara
Rakyat sebagai komponen negara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di Indonesia. Dalam rangka perlindungan terhadap warganegara maka dicantumkan ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wilayah negara tidak hanya berupa daratan saja, tetapi juga perairan (laut). Pemerintahan yang berdaulat tercermin dalam bentuk negara sebagai organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara didistribusikan ke dalam berbagai lembaga negara baik secara horizontal maupun vertikal. Sifat hubungan antar lembaga negara utamanya antara lembaga legislatif dengan eksekutif akan menentukan corak sistem pemerintahannya. Di samping itu, bentuk susunan negara akan menyebabkan sifat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

10 HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT, DAN HUKUM ISLAM

*Hukum Perdata
Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata. Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan.
Hukum Perdata Materiil itu mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu: Hukum tentang Orang (personenrecht); Hukum Keluarga (familierecht); Hukum Harta Kekayaan (vermogensrecht); Hukum Waris (erfrecht). Hukum tentang orang mengatur materi yang berkaitan dengan subjek hukum, perwalian, pengampuan dan cacat tersembunyi.

*Asas-asas Hukum Adat
Hukum Adat mempunyai corak yang tradisional, religio magis (keagamaan), kebersamaan, konkrit dan visual, terbuka dan sederhana, fleksibel, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Sistem Hukum Adat mendekati sistem hukum Inggris (common law) bahkan menurut Djojodigoeno dikatakan bahwa dalam negara Anglo saxon dengan sistem hukum common law sama dengan sistem hukum adat. Yang membedakan adalah sistem common law sumber atau bahan-bahannya diambil dari unsur-unsur hukum Romawi kuno, sedangkan hukum adat sumbernya adalah hukum Indonesia.

*Asas-asas Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang mengatur berbagai hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.
Syari’ah mempunyai pengertian sebagai hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan Fiqh atau Hukum Islam adalah Ilmu tentang hukum-hukum Syariah yang berkenaan dengan perbuatan dan amalan manusia dan didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.
Hukum Islam bersumber Wahyu/ Firman Allah yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan dalam Sunnah Nabi sebagai penjelasannya dan akal manusia yaitu hasil ijtihad atau ra’yu. Hukum Islam mempunyai dua objek hukum, yaitu: pertama, peraturan-peraturan/ hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan, yang disebut hukum Ibadah. Kedua, peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam hidup bermasyarakat atau antara manusia dengan benda-benda di sekelilingnya, yang disebut hukum Muammalah.

11 HUKUM ACARA

*Hukum Acara Perdata
Pengelompokan hukum berdasarkan fungsinya meletakkan hukum acara perdata dalam ranah hukum perdata formal (adjective law) karena ia merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan, menjamin, sekaligus menegakkan hukum perdata materiil di pengadilan. Di dalam upaya penegakan hukum perdata materiil melalui hukum acara perdata di pengadilan, ada beberapa asas penting harus diperhatikan. Asas penting tersebut misalnya adalah asas “pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang terbuka” dan asas “Putusan hakim harus memuat alasan-alasannya”. Asas-asas tersebut dimaksudkan untuk membuka peluang kontrol sosial, menjaga objektifitas dan jaminan HAM serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengadilan (akuntabilitas) pengadilan terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum dalam proses penegakan hukum perdata materiil dengan instrumen hukum perdata formal di pengadilan.

*Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana atau hukum formal atau hukum in konkrito merupakan sekumpulan norma yang mengatur cara alat negara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP) bertujuan untuk menggantikan Hukum Acara Pidana Lama (HIR) yang sudah tidak sesuai dengan kemerdekaan, perlindungan HAM dan profesionalisme penegak hukum.
Tujuan KUHAP adalah untuk mencapai kebenaran materiil, artinya kebenaran yang sesuai dengan peristiwa, tersangka atau terdakwa belum bisa dinyatakan bersalah kecuali ada alat bukti yang cukup, terdapat unsur kesalahan, dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan secara wajar. KUHAP pada prinsipnya mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa serta mengatur pelbagai tatacara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, upaya hukum dan eksekusi.

*Hukum Acara PTUN
Berkenaan dengan pelaksanaan hukum yang menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang saling bertentangan kepentingannya, dikenal prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan, baik umum maupun khusus. Peradilan umum adalah peradilan rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan peradilan khusus adalah peradilan yang secara spesifik mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu saja. PTUN termasuk ke dalam kategori peradilan khusus karena ia hanya mengadili perkara dalam sengketa TUN. Prosedur PTUN maupun upaya administratif, selain bersifat represif, pada hakekatnya merupakan bentuk pengawasan yang bersifat internal (built in control) terhadap badan atau pejabat yang secara struktural keorganisasian masih termasuk dalam lingkungan organisasi dari badan atau pejabat TUN yang terkait.

Dipublikasi di Paguyuban Perangkat Desa | Tag , , | Meninggalkan komentar

Trikameralisme

LEMBAGA PERWAKILAN DAN

PERMUSYAWARATAN RAKYAT TINGKAT PUSAT

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

 

 

A. LEGISLATURE

 

Seringkali dipahami bahwa fungsi legislasi hanya terkait dengan fungsi pembuatan undang-undang dalam pengertian yang sempit. Karena itu, yang biasa dipahami sebagai lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi hanya DPR dan DPD saja. Bahkan, banyak pula tokoh-tokoh politik kita yang memahaminya lebih sempit lagi, yaitu bahwa lembaga yang mempunyai kewenangan langsung di bidang pembuatan undang-undang itu hanya DPR, sedangkan DPD hanya berfungsi sebagai ‘advisory council’ terhadap fungsi DPR.

Jika kita mengacu kepada pendapat Frank Goodn0w, kekuasaan negara dapat dibedakan antara fungsi pembuatan kebijakan (policy making) dan pelaksanaan kebijakan (policy executing). Teori Goodnow ini dapat dinamakan sebagai teori ‘duo-politica’. Berbeda dari Goodnow, fungsi-fungsi kekuasaan, menurut Montesquieu, terdiri atas tiga cabang atau ‘trias politica’ yaitu legislature, executive, dan judiciary. Executive adalah pelaksana, sedangkan judiciary menegakkannya jika timbul sengketa atau pelanggaran terhadap kebijakan. Namun, baik menurut Goodnow maupun menurut Montesquieu, yang dimaksud dengan fungsi legislatif atau legislature itu berkaitan dengan semua kegiatan yang dengan mengatasnamakan atau mewakili rakyat membuat kebijakan-kebijakan negara. Inilah yang disebut sebagai legislature atau fungsi legislatif.

Pelembagaan fungsi legislature itulah yang disebut parlemen. Di berbagai negara ada yang melembagakannya dalam satu forum saja (unicameral atau monocameral), ada pula yang dua forum (bicameral),. Bahkan ada pula negara-negara yang mempunyai struktur parlemen multi kameral atau terdiri atas lebih dari dua kamar atau lebih dari dua institusi[1]. Salah satunya adalah Indonesia yang mempunyai tiga institusi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR. DPR merupakan lembaga perwakilan politik (political representation), DPR merupakan perwakilan daerah (regional representation), sedangkan MPR merupakan penjelmaan keseluruhan rakyat, baik dari segi politik maupun kedaerahan.

Di samping fungsi lainnya, DPR berfungsi untuk membentuk undang-undang, DPD memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang, sedangkan MPR menetapkan UUD sebagai kebijakan tertinggi. Di berbagai negara, DPD atau yang disebut dengan nama lain, seperti Senat, biasanya berperan dalam pengambilan keputusan pembentukan undang-undang atau undang-undang tertentu. Akan tetapi, berdasarkan UUD 1945 yang berlaku sekarang, keputusan-keputusan DPD sama sekali tidak menentukan dalam proses pembentukan undang-undang itu. Peranan DPD hanya bersifat advisoris terhadap DPR. Sementara itu, menurut Montesquieu, pembentukan undang-undang dasar juga dinamakan legislasi.

Karena itu, dengan mengacu kepada pendapat Montesquieu dan Frank Goodnow tersebut di atas, kita dapat mengatakan bahwa dalam struktur parlemen Indonesia dewasa ini terdapat tiga forum parlemen yang sama-sama mempunyai fungsi legislasi dalam arti yang luas. Karena itu, saya sering menamakan struktur parlemen Indonesia dewasa ini sebagai parlemen trikameral. Kita tidak menganut prinsip unikameralisme, bukan pula buikameralisme, melainkan trikameralisme. Dengan demikian, adanya MPR, DPR, dan DPD dalam sistem ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945 dewasa ini merupakan satu kesatuan kelembagaan parlemen Indonesia yang mempunyai tiga forum perwakilan dan permusyawaratan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai kebijakan negara berdasarkan UUD 1945.

 

B. MAJELIS PERMUSAWARATAN RAKYAT

 

Pasal 2 UUD 1945 berbunyi:

(1)     Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2)    Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3)    Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Sedangkan Pasal 3-nya menyatakan:

(1)   Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.

(2)  Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3)  Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Dapat dikatakan bahwa Pasal 2 UUD 1945 tersebut mengatur mengenai organ atau lembaganya, sedangkan Pasal 3 mengatur kewenangan lembaga MPR itu. Di samping itu, ada beberapa pasal lain dalam UUD 1945 yang juga mengatur tentang MPR, termasuk mengenai kewenangannya. Akan tetapi, pada bagian ini, yang dititik-beratkan hanya penegasan bahwa dalam UUD 1945, status MPR itu sebagai lembaga atau organ negara diatur secara eksplisit.

Mengapa nian ketentuan mengenai MPR harus ditempatkan pada Bab III yang tersendiri dan mendahului pengaturan mengenai hal-hal lain seperti Presiden dan DPR serta DPD? Jawabannya jelas bahwa memang demikianlah susunan UUD 1945 yang asli sebagai Konstitusi Proklamasi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Malah aslinya, ketentuan tentang MPR itu terdapat dalam Bab II, bukan Bab III seperti naskah setelah perubahan yang berlaku sekarang.

Sebelum menentukan hal-hal lain, UUD 1945 yang asli menegaskan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia dijelmakan dalam tubuh MPR sebagai pelaku utama dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat itu. Karena itu, bunyi rumusan asli Pasal 1 ayat (2) Bab I UUD 1945 adalah “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Di samping itu, pada Bab III Pasal 6 ayat (2) ditentukan pula bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

Atas dasar rumusan yang demikian, dikembangkan pengertian sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945, yaitu bahwa Presiden bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. Karena itu, selama ini dimengerti bahwa MPR inilah yang merupakan yang paling tinggi, atau biasa disebut sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga wajar bahwa keberadaanya diatur paling pertama dalam susunan UUD 1945.

Sekarang, setelah UUD 1945 diubah secara substantif oleh Perubahan Pertama sampai dengan Keempat dengan paradigma pemikiran yang sama sekali baru, susunan organisasi negara Republik Indonesia sudah seharusnya diubah sebagaimana mestinya. Antara MPR, DPR, dan DPD sudah semestinya dijadikan 1 bab atau setidak-tidaknya berada dalam rangkaian bab-bab yang tidak terpisahkan seperti sekarang. Dalam naskah resmi konsolidasi yang tidak resmi[2] (setelah Perubahan Keempat), susunan Bab III tentang MPR dan Bab VII tentang DPR serta Bab VII tentang DPD, diantarai oleh Bab IV tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung yang telah dihapuskan ketentuannya dari UUD 1945, dan Bab V tentang Kementerian Negara, dan Bab VI tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, organ MPR juga tidak dapat lagi dipahami sebagai lembaga yang lebih tinggi kedudukannya daripada lembaga negara yang lain atau yang biasa dikenal dengan sebutan lembaga tertinggi negara. MPR sebagai lembaga negara sederajat levelnya dengan lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan dalam hubungan dengan fungsinya, organ MPR dapat dikatakan bukanlah organ yang pekerjaannya bersifat rutin. Meskipun di atas kertas, MPR itu sebagai lembaga negara memang terus ada, tetapi dalam arti yang aktual atau nyata, organ MPR itu sendiri sebenarnya baru dapat dikatakan ada (actual existence) pada saat kewenangan atau ‘functie’nya sedangkan dilaksanakan. Kewenangannya itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar (UUD), memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, memilih presiden atau wakil presiden untuk mengisi lowongan jabatan presiden atau wakil presiden, dan ‘melantik’ presiden dan/atau wakil presiden.

Sebelum perubahan UUD 1945, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kepada lembaga MPR inilah Presiden, sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, bertunduk dan bertanggungjawab. Dalam lembaga ini pula kedaulatan rakyat Indonesia dianggap terjelma seluruhnya, dan lembaga ini pula yang dianggap sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat itu. Dari lembaga tertinggi MPR inilah, mandat kekuasaan kenegaraan dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yang kedudukannya berada di bawahnya sesuai prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal (distribution of power).

Namun, sekarang setelah perubahan UUD 1945, tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) berdasarkan prinsip “checks and balances” antara cabang-cabang kekuasaan negara, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat saja dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya. Malahan, jika dikaitkan dengan teori mengenai struktur parlemen di dunia, yang dikenal hanya dua pilihan, yaitu struktur parlemen satu kamar (unikameral) atau struktur parlemen dua kamar (bikameral).

Di lingkungan negara-negara yang menganut sistem parlemen dua kamar, memang dikenal adanya forum psersidangan bersama di antara kedua kamar parlemen yang biasa disebut sebagai “joint session” atau sidang gabungan. Akan tetapi, sidang gabungan itu bukanlah lembaga yang tersendiri. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat the House of Representatives dan Senate. Keduanya disebut sebagai Congress of the United States of America. Jika sidang gabungan atau ‘joint session’ diadakan, maka namanya adalah persidangan Kongres.

Dalam Konstitusi Amerika Serikat disebutkan bahwa “All legislative power vested in Congress which consist of the Senate and the House of Representatives”. Segala kekuasaan legislatif berada di Kongres yang terdiri atas House of Representative dan Senat. Akan tetapi, dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ketentuan mengenai MPR, dirumuskan secara berbeda, yaitu “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan demikian, MPR tidak dikatakan terdiri atas DPR dan DPD, melainkan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, MPR itu merupakan lembaga yang tidak terpisah dari institusi DPR dan DPD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat (2) dan (3), MPR mempunyai kewenangan untuk (1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; (2) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar; (3) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar; dan (4) mengadakan sidang MPR untuk pelantikan atau pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keempat kewenangan tersebut sama sekali tidak tercakup dan terkait dengan kewenangan DPR ataupun DPD, sehingga sidang MPR untuk mengambil keputusan mengenai keempat hal tersebut sama sekali bukanlah sidang gabungan antara DPR dan DPD, melainkan sidang MPR sebagai lembaga tersendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga MPR itu merupakan institusi ketiga dalam struktur parlemen Indonesia, sehingga saya menamakannya sebagai sistem tiga kamar (trikameralisme). Dewasa ini, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem tiga kamar seperti ini. Karena itu, Indonesia dapat dikatakan merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan sistem tiga kamar ini.

Namun demikian, meskipun MPR itu adalah kamar ketiga, sifat pekerjaan MPR itu sendiri tidaklah bersifat tetap, melainkan bersifat adhoc. Sebagai organ negara, lembaga MPR itu baru dapat dikatakan ada, apabila fungsinya sedang bekerja (in action). Dalam hal ini kita dapat membedakan antara pengertian “MPR in book” dengan “MPR in action”. Dari keempat kewenangan di atas, tidak satupun yang bersifat tetap. Perubahan dan penetapan undang-undang dasar tentunya hanya akan dilakukan sewaktu-waktu. Setelah perubahan 4 (empat) kali berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, mungkin masih akan lama untuk adanya perubahan lagi atas UUD 1945. Kita belum dapat memperkirakan dalam waktu 10 sampai dengan 20 tahun mendatang, apakah akan ada lagi atau tidak agenda perubahan atas UUD 1945.

Demikian pula dengan agenda pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden serta agenda pemilihan presiden dan/atau wakil presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Kita tidak dapat membuat ramalan mengenai kemungkinan kedua agenda ini akan dijalankan dalam waktu dekat. Dalam sejarah lebih dari 2 abad[3] pengalaman Amerika Serikat, baru tercatat 3 (tiga) kasus yang terkait dengan ‘impeachment’ terhadap Presiden. Ketiga kasus itu msing-masing melibatkan Presiden Lindon Johnson, Presiden Nixon, dan Presiden Bill Clinton.

Karena itu, satu-satunya kewenangan MPR yang bersifat rutin dan dapat direncanakan adalah kegiatan persidangan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden setiap lima tahunan. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUD 1945, sidang MPR itu sendiri bersifat fakultatif. Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan di hadapan atau di dalam sidang MPR atau sidang DPR. Jika MPR tidak dapat bersidang, pengucapan sumpah/janji itu dapat dilakukan dalam sidang atau rapat paripurna DPR. Jika rapat paripurna DPR juga tidak dapat diselenggarakan, maka pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden itu cukup dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Dengan perkataan lain, tidak satupun dari keempat kewenangan MPR itu yang bersifat tetap, sehingga memerlukan alat-alat perlengkapan organisasi yang juga bersifat tetap. MPR itu baru ada jika fungsinya memang sedang berjalan atau bekerja (in action). Oleh karena itu, tidak ada keharusan bagi MPR untuk diadakan pimpinan dan sekretariat yang tersendiri. UUD 1945 sama sekali tidak mengamanatkan hal ini.  Artinya, jika dikehendaki, dapat saja pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dengan persetujuan Presiden dapat saja mengadakan pimpinan MPR yang bersifat tersendiri itu atau malah meniadakan dan mengatur agar pimpinan MPR itu dirangkap saja secara ex officio oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD.

Di masa Orde Baru, pimpinan MPR juga pernah dirangkap oleh pimpinan DPR, karena pertimbangan bahwa kegiatan MPR itu sendiri tidak bersifat tetap. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang diberikan kebebasan menentukan pilihan apakah akan mengadakan atau meniadakan jabatan pimpinan dan sekretariat jenderal MPR yang bersifat permanen. Kedua pilihan itu sama-sama dapat dibenarkan, asalkan masing-masing pilihan itu benar-benar idadasarkan atas alasan yang masuk akal dan memang ada kegunaanya.

Sebenarnya, baik pimpinan MPR, pimpinan DPR, maupun pimpinan DPD sama-sama tidak diatur dalam UUD 1945. Hal ini berbeda dari para pimpinan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang secara tegas diatur, yaitu bahwa ketuanya dipilih dari dan oleh anggotanya masing-masing. Karena itu, adalah keharusan konstitusional (constitutional imperative) bahwa di dalam organisasi MA, MK, dan BPK , diadakan jabatan Ketua. Sedangkan di MPR, DPR, dan DPD, dapat saja diatur dalam Undang-Undang bahwa pimpinannya hanya dijabat oleh seorang Koordinator, atau disebut Juru Bicara atau “Speaker”. Hanya saja, untuk pimpinan DPR selama ini sudah biasa disebut Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR, sehingga dapat dikatakan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan bahwa di DPR ada jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR.

Setara dengan susunan DPR, di dalam susunan kepemimpinan DPD tentunya dapat pula diadakan jabatan Ketua dan Wakil Ketua seperti yang terdapat dalam susunan organisasi DPR. Karena itu, tidak salah jika pembentuk undang-undang, sama-sama mengadakan jabatan Ketua dan Wakil, baik dalam susunan DPR maupun DPD. Akan tetapi, untuk jabatan pimpinan MPR, keadaannya sungguh berbeda. Jabatan kepimpinanan MPR yang terpisah dari kepemimpinan DPR dan DPD serta adanya sekretariat jenderal MPR-RI yang juga tersendiri, terlepas dari sekretariat jenderal DPR dan sekretariat jenderal DPD seperti dewasa ini, adalah semata-mata akibat pengaturannya dalam Undang-Undang No. …. tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Selama masa Order Baru juga sudah biasa diatur bahwa pimpinan MPR-RI itu dirangkap secara ex-officio oleh pimpinan DPR-RI. Lagi pula keberadaan MPR yang tersendiri sebagai lembaga ketiga di samping DPR dan DPD (trikameralisme) adalah produk baru dalam sistem ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945. Keberadaan pimpinan MPR yang tersendiri belum dapat dikatakan didasarkan atas konvensi ketatanegaraan yang sudah baku. Malahan, apabila dikaitkan dengan semangat efisiensi, keberadaan pimpinan MPR yang tersendiri dan juga kesekretariat-jenderal yang juga tersendiri dapat dikatakan sebagai pemborosan yang sia-sia.

Ketika RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dibahas bersama di DPR pada tahun 2003 yang lalu, harus diakui terdapat suasana politis yang tidak menguntungkan, sehingga pengaturannya mengenai pimpinan MPR dan kesekretraiat-jenderalan yang berdiri sendiri ini mendapat persetujuan. Pertama, perdebatan tersisa mengenai hasil perubahan ketiga dan keempat UUD 1945 sepanjang menyangkut struktur parlemen bikameral masih belum reda.

Kelompok konservatif sangat menentang gagasan bikameralisme yang salah satunya diartikan seakan-akan menghilangkan sama sekali keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara. Padahal keberadaan Dewan dan Majelis tersebut dianggap sebagai pencerminan langsung dari dianutnya sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kata “permusyawaratan” dinilai terjelma dalam pelembagaan MPR, sedangkan kata “perwakilan” dianggap tercermin dalam pelembagaan DPR. Menerima ide struktur parlemen bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD, berarti menghilangkan keberadaan MPR sebagai pelembagaan prinsip “permusyawaratan” dalam sila keempat itu.

Pandangan semacam ini sangat mewarnai pandangan kelompok anggota MPR yang dimotori oleh partai yang berkuasa (the ruling party) ketika itu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Suasana psikologis yang terbentuk ketika itu sangat dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang sangat kuat dari kelompok yang anti-perubahan UUD, sehingga partai yang berkuasa sangat berhati-hati dalam menyikapi setiap ide perubahan pasal demi pasal UUD 1945. Dalam suasana semacam itu dapat dibayangkan bahwa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga adalah Ketua Umum Partai ini sangat dihantui oleh kekuatiran bahwa lembaga MPR akan dihapuskan sama sekali dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, sebagai kompromi atas perdebatan ini, rumusan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang disepakati dalam rangka Perubahan Keempat pada tahun 2002 adalah “MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Karena adanya kata “anggota” dalam rumusan tersebut di atas, berarti – meskipun keanggotaannya dirangkap– institusi MPR itu sama sekali berbeda dan terpisah dari institusi DPR dan institusi DPD. Sebagai institusi yang terpisah, seperti telah diuraikan di atas, ketiganyapun mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan yang juga berbeda dan terpisah satu sama lain. Karena itu, memang tidak dapat dihindarkan untuk menyatakan bahwa MPR itu adalah lembaga atau kamar ketiga dari struktur parlemen Republik Indonesia (trikameral parliament).

Sebab kedua yang mengakibatkan diterimanya keberadaan pimpinan dan kesekretariat-jenderalan yang tersendiri itu adalah suasana persaingan kepentingan politik antar partai-partai politik itu sendiri baik yang ada di dalam MPR dan DPR maupun di luar parlemen menjelang pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden tahun 2004. Berbagai kelompok partai politik sedang disibukkan oleh berbagai agenda koalisi antar satu sama lain. Karena itu, keengganan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Megawati untuk meniadakan jabatan pimpinan dan kesekretariat-jenderal MPR yang tersendiri itu berhimpit dengan kepentingan elite partai-partai politik untuk menyediakan sebanyak mungkin jabatan publik sebagai bahan untuk pembagian kekuasaan di antara mereka. Karena itu, kesepakatan mengenai rumusan pasal-pasal yang menentukan adanya jabatan pimpinan MPR dan kesekretariat-jenderalan MPR yang terpisah dan tersendiri itu, dengan mudah dapat dicapai.

Karena itu, dapat rangka konsolidasi sistem ketatanegaraan kita pasca Perubahan UUD 1945, dan penataan kelembagaan kenegaraan kita di masa mendatang, dapat diusulkan agar adanya lembaga pimpinan dan kesekretariat-jenderalan MPR yang tersendiri ini cukuplah selama periode transisi sampai tahun 2009 saja. Untuk selanjutnya, hal itu perlu diubah agar lebih efisien. MPR, DPR, dan DPD adalah tiga kamar dalam struktur parlemen Indonesia sebagai satu kesatuan. Gedungnya sama, pegawainya juga sama. Karena itu, piminannya juga sebaiknya dirangkap saja, dan bahkan kesekretariat-jenderalannya pun sebaiknya dijadikan satu saja. Dalam rangka hasil pemilihan umum tahun 2009, pembentuk undang-undang sebaiknya menyempurnakan kembali Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga hal ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

 

 

 

C. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

 

Dalam UUD 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.  Bandingkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 5 ayat (1) ini sebelum Perubahan Pertama tahun 1999 berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kedua pasal tersebut setelah Perubahan Pertama tahun 1999, berubah drastis sehingga mengalihkan pelaku kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang itu dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 21 UUD 1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tatacaranya diatur dalam peraturan tata tertib.

Bahkan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ditentukan pula, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (budgeting), dan kekuasaan pengawasan (control), berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Ayat (3)-nya menyatakan pula, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas”.

Untuk menggambarkan kuat posisi konstitusional DPR berdasarkan UUD 1945, ditegaskan pula dalam Pasal 7C bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Sebaliknya, dalam Pasal 7A ditentukan, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Di samping itu, dalam rangka fungsinya sebagai pengawas, Pasal 11 UUD 1945 menentukan pula:

(1)          Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

(2)         Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR”.

(3)         Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Bahkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 hasil Perubahan Pertama tahun 1999, bahkan diatur pula hal-hal lain yang bersifat menyebabkan posisi DPR menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Pasal 13 ayat (2) menentukan, “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”, dan ayat (3)-nya menentukan, “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR”. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) menentukan, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

Untuk lebih lengkapnya uraian mengenai kewenangan DPR itu, dapat dikutipkan disini ketentuan UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 20A, yang masing-masing berisi 5 (lima) ayat, dan 4 (empat) ayat. Pasal 20 menentukan bahwa:

(1)     DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2)    Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3)    Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

(4)    Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5)    Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20A berbunyi:

(1)   DPR memiliki fungsin legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2)  Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR empunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3)  Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap angota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

(4)  Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 21 UUD 1945 juga dinyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. Anggota DPR itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipilih melalui pemilihan umum. Dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa susunan DPR itu diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 22B diatur pula bahwa “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

 

 

 

D. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

 

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD.  Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double-check” yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Yang satu merupakan cerminan representasi politik di DPR (political representation), sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) di DPD.

Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang sekarang yang tidak dapat disebut menganut sistem bikmaeral sama sekali. Dalam ketentuan UUD 1945 dewasa ini, jelas terlihat bahwa DPD tidaklah mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. DPD juga tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan. Karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang atau ‘auxiliary’ terhadap fungsi DPR, sehingga DPD paling jauh hanya dapat disebut sebagai ‘co-legislator’, dari pada ‘legislator’ yang sepenuhnya.

Menurut ketentuan Pasal 22D UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:

(1)         DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:

  • otonomi daerah,
  • hubungan pusat dan daerah,
  • pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
  • pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
  • yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)        Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

  1. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
  • otonomi daerah,
  • hubungan pusat dan daerah;
  •  pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
  • pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
  • perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
  1. memberikan  pertimbangan kepada DPR atas:
  • rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara,
  • rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
  • rancangan undang-undang yang berkait dengan pendidikan, dan
  • rancangan undang-undang yang berkaitan dengan agama.

(3)        Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan (kontrol) atas:

  1. Pelaksanaan UU mengenai:
  • otonomi daerah,
  • pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
  • hubungan pusat dan daerah,
  •  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
  • pelaksanaan anggaran dan belanja negara;
  • pajak,
  • pendidikan, dan
  • agama, serta
  1. menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian, jelaslah bahwa fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu hanyalah sebagai ‘co-legislator’ di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sifat tugasnya hanya menunjang (auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Artinya, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (regional representatives).

Dalam Pasal 22C diatur bahwa:

(1)    Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi mealui pemilihan umum.

(2)   Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

(3)   DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4)  Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

Seperti halnya, anggota DPR, maka menurut ketentuan Pasal 22D ayat (4), “Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”.

Bagi para anggota DPD, kewenangan-kewenangan yang dirumuskan di atas tentu kurang memadai. Apalagi dalam pengalaman selama lima tahun DPD periode 2004-2009, telah ternyata bahwa keberadaan lembaga DPD ini terasa kurang banyak gunanya dalam dinamika sistem ketatanegaraan dalam kenyataan praktik. Karena itulah, muncul aspirasi untuk mengadakan (i) Perubahan Kelima UUD 1945, dan/atau setidaknya (ii) Perubahan UU tentang Susduk yang dapat memperkuat kedudukan dan peranan DPD dalam praktik. Namun demikian, ide ini kandas, dikarenakan tidak berhasil meyakinkan para anggota DPR untuk berbagi peran dengan DPD dalam setiap pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, meskipun memang disadari perlunya dilakukan Perubahan Kelima UUD 1945, tetapi inisiatif untuk itu sebaiknya tidak datang dari kalangan DPD, melainkan haruslah datang dari partai-partai politik yang duduk di DPR.

Dari segi etika, juga kurang elok jikalau inisiatif itu datang dari DPD, karena para calon anggota DPD sendiri sebelum terpilih menjadi anggota DPD sudah mengetahui persis bahwa yang harus dilakukan oleh DPD adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam UUD 1945 yang sekarang. Mengapa mau menjadi anggota DPD jika sejak sebelumnya sudah mengetahui bahwa kedudukan dan peranan DPD itu memang tidak sekuat yang diharapkan? Jika sesudah terpilih baru mempersoalkan kedudukan DPD yang lemah, akan mudah nampak dari luar bahwa para anggota DPD hanya berusaha memperbesar kekuasaan sendiri, bukan berpikir tentang nasib rakyat di daerah-daerah.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat atau menempatkan diri sebagai lembaga yang penting dalam sistem ketatanegaraan kita pada periode 2009-2014 yang akan datang. Pertama, berikan dukungan kepada ide Perubahan Kelima UUD 1945 yang datang dari partai-partai politik yang berkuasa; Kedua, tingkatkan kinerja dengan ‘high profile’ di segala bidang di mata publik; Ketiga, setiap anggota DPD sebaiknya mengalihkan sasaran kritik, bukan kepada DPR yang merasa disaingi oleh DPD, tetapi justru aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. DPR harus diperlakukan sebagai partner, bukan saingan.

Keempat, perjuangkan melalui undang-undang susduk agar pimpinan MPR dirangkap oleh pimpinan DPR dan DPD. Misalnya, Ketua DPR adalah Ketua MPR, sedangkan Ketua DPD sebaga Wakil Ketua MPR. Adakan dialogue-dialogue dan lobi-lobi informal dan tertutup dengan pimpinan partai-partai politik mengenai kemungkinan peningkatan kedudukan DPD di masa yang akan datang. Namun demikian, pendekatan-pendekatan semacam ini jangan memberikan kesan kepada publik bahwa inisiatif untuk memperbesar kekuasaan datang dari kalangan DPD sendiri. Kelima, dan hal-hal lain yang dapat didiskusikan bersama, sehngga kinerja DPD dapat menjalan lebih efektif dan dirasakan kebergunaannya dalam sistem politik dan ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945.

 

 


[1] Lihat disertasi Dr. Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

[2] Ingat dalam berbagai kesemapatan dan berbagai tulisan saya mengenai soal ini, saya selalu mengingatkan bahwa yang harus kita anggap sebagai naskah resmi adalah naskah terbitan UUD 1945 yang terdiri atas 5 bagian yang tersusun secara kronologis berdasarkan urutan pengesahannya, dimana yang satu menjadi lampiran dari naskah yang sudah lebih dulu disahkan, yaitu (i) Naskah UUD 1945 menurut Dekrit Presiden 5 Juli 1959, (ii) Naskah Perubahan Pertama UUD 1945 Tahun 1999, (iii) Naskah Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000, (iv) Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 Tahun 2001, dan (v) Naskah Perubahan Keempat UUD 1945 Tahun 2002. Sedangkan naskah konsolidasi yang juga diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR adalah naskah yang bersifat tidak resmi. Tambahan pula, sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli dan dianggap resmi itu juga wajib dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga satu-satunya rujukan mengenai naskah asli dan resmi itu nantinya adalah yang tertuang dalam Lembaran Negara itu.

[3] Dari tahun kemerdekaan Amerika Serikat 1776 sampai sekarang tahun 2005 = 2005-1776 = 229 tahun.

Dipublikasi di hukum, Konstitusi | Meninggalkan komentar

Wewenang Mahkamah Agung dalam pembatalan Peraturan daerah

WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

1. Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung.
Wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi kewenangan oleh UUDNRI tahun 1945 untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kewenangan demikian ini kemudian dikenal dengan istilah judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman. Bila dikaitkan dengan jenis dan hirarki peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji terhadap:

Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden.
Peraturan Daerah.
Wewenag Mahkamah Agung dalam rangka pembatalan Perda di atur dalam UUDNRI Tahun 1945 dan Undang-undang. Peraturan tentang Mahkamah Agung tersebut diatur di dalam :

Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “ Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tinggkat kasasi , menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewengang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang.
Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasan Kehakiman. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b menyatakan : “ menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Ketentuan pasal 11 ayat (3) menyatakan : Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
Pasal 31 dan 31A Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah berubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009. Ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan:
Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di maksut ayat (2) dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
Peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang undangan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999, tentang Hak Uji Materiil yang dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, tentang Hak Uji Materiil. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 mempersempit kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung yang oleh UUD dan undang-undang diberi kewenangan menguji materiil dan formil peraturan perundang-undangan, menjadi hanya melakukan pengujian materiil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak memeriksa atau menguji aspek formil penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kondisi demikian terkesan bertindak di luar kewenangan, yakni membatasi kewenangan sendiri yang juga merupakan bagian dari kewajiban hukum dan kepastian hukum itu sendiri.[1]

kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Daerah lahir dari kewenangan yang disebut judicial review. Dalam keadaan demikian, maka Mahkamah Agung adalah lembaga kehakiman yang diberi tugas menyelesaikan konflik norma yang timbul dari lahirnya suatu produk peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dalam menjalankan fungsi demikian itu, Mahkamah Agung bersifat pasif menunggu diajukannya permohonan keberatan dari para pihak yang berkepentingan di daerah.[2]

Mengenai ketententuan pengujian Perda secara spesifik pula di atur dalam Pasal 145 Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda. Pasal 145 tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan peraturan-undangan yang lebih tinggi dapat di batalkan oleh Pemerintah.
Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pasa ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Palaing lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud
Apabila Privinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alas an yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, kepada kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dikabulkan sebagaian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Melihat ketentuan dari pasal 145 Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap perda. Kewenangan tersebut diberikan dalam rangka pengawasan pemerintah daerah termasuk produk hukum yang ditetapkan di daerah. Sementara kewenagan yang diberikan pada Mahkamah Agung hanya melakukan prngujian terhadap Peraturan Presiden yang membatalkan Perda apabila ada kepala daerah yang berkeberatan.

`Terhadap permasalahan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Perda, di Indonesia pada saat ini terdapat tiga pandangan utama, yaitu :[3]

Pandangan yang menyatakan bahwah Mahkamah Agung tidak Mempunyai wewenang menguji Perda.
Pandangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung satu-satunya Lembaga yang Mempunyai wewenang menguji Perda.
Padangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan pemerintah sama-sama mempunyai wewnang menguji Perda.
2. Alasan Pembatalan Perda

Dalam Pembatalan Perda, baik itu yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung untuk menilai dan menentukan apakah Perda itu dapat diberlakukan atau tidak. Hanya saja, dalam pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat berbeda dengan pembatalan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang di jadiakan acuan oleh Pemerintah Pusat dalam pembatalan Perda adalah:

Kepentingan umum
Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dari Perda.
Ketentuan normatif pengujian Perda oleh Pemerintah Pusat Termuat dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa “ Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di larang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Selanjutnya pada Pasal 145 ayat (2) menegaskan bahwa “ Perda sebagaimana dimaksud pada ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah”.

Dalam penjelasan Pasal 136 Ayat (4) tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Mengingat peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat local (local wet), maka yang dimaksud dengan istilah “kepentingan umum”, tidak lain merupakan kepentingan umum yang hanya mencakup daerah setempat. Yang menjadi permasalahan adalah, alat ukur apakah yang dipakai Pemerintah Pusat dalam hal menafsirkan bertentangan tidaknya suatu Perda dengan kepentingan umum, mengingat banyaknya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan corak masyarakat yang majemuk dan pluralistik.[4]

Sedangkan yang dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam pembatalan Perda ketentuan yang termuat dalam Pasal 31 ayat (2) memberi ukuran atau alasan suatu peraturan di bawah undang-undang dapat dibatalkan, yaitu:

1. karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil); atau

2. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).

Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil yang sudah diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2004. Dalam Perma ini kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung yang oleh UUD dan UU diberi kewenangan menguji materil dan formil peraturan perundang-undangan menjadi hanya melakukan pengujian materil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak akan memeriksa atau menguji aspek formil penyusunan dan pembentukan peraturan perundangundangan di bawah undang-undang, termasuk Perda.

Dalam menjalankan kewenangannya itu, Mahkamah Agung bersifat pasif (menunguh ada yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah Agung).

Pasal 24 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sebagai suatu lembaga peradilan, Mahkamah Agung harus menungung kasus yang diajukan sehingga dalam hal ini bersifat pasif.
Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di atur bahwa “Putusan tentang peryataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.”
Pasal 1 ayat (1) peraturan Mahkama Agung Nomor 1 tahun 1999 tentang Hak Menguji Materil diatut sebagai berikut “ Hak Uji material adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau pemohonan.”
Permohonan keberatan yaitu suatu permohonan sekelompok masyarakat atau perorangan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi diajukan ke Mahkamah Agung baik secara langsung ke Mahkamah Agung maupun melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon untuk mendapatkan putusan[5].

Mengenai Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini sesuia dengan penerapan prinsip-prinsip umum dalam tata urutan peraturan Perundangan-undangan, yaitu prinsip lex superior derogate lex infiriore. Artinya prinsip yang mengharuskan norma hukum yang ada di atasnya. Hal tersebut berkaitan dengan hirarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kalsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie).

Menurut Hans Kalsen, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seharusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (groudnom).[6]

Berdasarkan teori jenjang norma Hans Kalsen, suatu peraturan perundang-undangan itu selalu berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang ada di atasnya, tetapi ke bawah menjadi sumber dan menjadi dasar bagi peraturan yang lebih rendah dari padanya. Dengan demikian, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

3. Uji Materil Perda
Dalam teori tentang pengujian (toetsing), dibedakan antara materiile toetsting dan foarmeele toetsing. Perbedaan tersebut biasa di bedakan berkaitan dengan pengertianantara wet in materiile zin (undang-undang dalam arti materiil) dan wet in formelezim (undang-undang dalam arti formal). Pengujian atas materi muatan Undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembeentukannya adalah pengujian formal.

Jimly Asshiddiqie megajukan empat kritik sehubungan dengan diadakan pemisahan antara kegiatan pengujian materil (judicial review) UU dan materi peraruran di bawah UU, yaitu:[7]

Pemberiaan kewenangan pegujian (judicial review) materi undang-undang terhadap Undang-undang kepada mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk menegaskan hanya sebagian tambahan perumusan terhadap materi UUD secara mudah dan tambal sulam, seakan-akan konsepsi hak uji materil peraturan yang ada di tangan Mahkamah Agung tidak turut berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Perumusan demikian terkesan seakan kurang didasarkan atas pendalaman konseptual berkenaan dengan engan konsepsi hak uji itu sendiri secara komrehensif.
2. Pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan jika sistem kekuasaan dianut masih didasarkan atas prinsip pembagian kekuasaan dan bukan prinsip kekuasaan yang mengutamakan ‘checks and balances sebagaimana yang dianut oleh UUD 1945 sebelum mengalami perubahan pertama dan kedua, UUD 1945 telah resmi dan tegas menganut prinsip pemisahan kekuasan horizontal. Oleh karena itu, pemisahan antara materi undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-undang tidak seharusnya dilakukan lagi.
3. Dalam praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotesis dapat timbul pertentangan substantif antara putusan Mahkamah Agung dengan pututusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya peraturan A dinyatakan oleh Mahkamah Kostitusi dinyatakan bertentangan dengan UU A, tetapi UU B itu sendiri Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD. Oleh karena itu, sebaliknya, sistem pengujian peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi diintegrasikan saja di bawah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, masing-masing Mahkamah dapat menmuaskan perhatian pada masalah yang berbeda. Mahkamah Agung menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan.
4. Pembentukan Mahkamah Agung sehingga reformasi dan peningkatan kinerja Mahkamah Agung sebagai rumah keadilan bagi setiap warga negara dapat diwujutkan. Jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah UUD sepenuhnya diberikan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, tentu beban Mahkamah Agung dapat dikurangi,termasuk dalam upayamenyelesaikan banyaknya tumpukan perkara dari waktu kewaktu bertambah tampah mekanisme penyelesaian yang jelas.
[1] http://fh.wisnuwardhana.ac.id/, Disharmoni Pengujian Peraturan Daerah, Diunduh Jum’at 8 April 2011 jam 09.13.

[2] Ibid.

[3] Sukardi, Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya, Ringkasan Disertasi, Unair, Surabaya, 2009, Hal. 56.

[4] http://www.facebook.com/icchank, Analisis Normatif Evakuasi dan Pengujian Peraturan Daerah Pemerintah Pusat, Diunduh Minggu 10 April 2011 Jam 22.00.

[5] http:www.Ujimateril.com, Uji Materil Petaturan Daerah, Di unduh Sabtu , 9 April 2011 jam 08.00.

[6] Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisus Yokyakarta, 2007, Hal. 25.

[7] Fatmawati, Hak Menguji (toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2005, Hal. 98.

Dipublikasi di hukum, Konstitusi, Paguyuban Perangkat Desa | Tag , , , | Meninggalkan komentar