PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dengan adanya reformasi dibidang keuangan negara seperti terbitnya UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan undang-undang lainnya seperti tersebut di atas dan termasuk juga pengaturan sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah tergabung di dalam sistem keuangan negara.

Setelah peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara dilaksanakan, kurang lebih lima tahunan, maka sudah pasti ditemukan kendala dan permasalahan, sebagai contoh, dimana keberadaan keuangan daerah dalam sistem keuangan negara seperti tidak termuatnya pengertian, lingkup dan hubungannya dengan keuangan negara. Akibat kekurang- jelasan pengertian ini, dapat berdampak juga pada sistem dan kewenangan pemeriksan keuangan negara yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).

Oleh karena itu, sudah waktunya setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan guna dicari pemecahan dan solusinya, yakni dengan melakukan penelitian, pengkajian, pengevaluasian secara komprehensif. Hasil penelitian dijadikan saran dan usulan dalam rangka penyempurnaan kembali peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara yang telah berjalan selama ini.

1.2 Rumusan Masalah

Telaahan penerapan dan hubungan sistem keuangan negara dengan sistem keuangan daerah dan pertanggungjawabannya.

BAB II

Pembahasan

2.1 Keuangan Daerah

Dasar hukum

1. UU RI No. 17 thn. 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. UU RI No. 1 thn. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. UU RI No. 15 thn. 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

4. UU RI No. 32 thn. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. UU RI No. 33 thn.2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan a.l.;

6. PP RI No. 56 thn. 2005 Tentang sistem informasi keuangan daerah;

7. PP RI No. 58 thn. 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu maksud dari diterbitkannya pengaturan keuangan negara ini antara lain adalah menyatukan sistem keuangan negara yang dikelola pemerintah pusat dengan sistem keuangan daerah yang dikelola pemerintah daerah. karena itu, dalam UU RI no. 17 thn. 2003 sebenarnya sudah dimuat materi-materi keuangan daerah, seperti tentang APBD, penerimaan, pengeluaran, pendapatan, dan belanja daerah, termasuk adanya istilah keuangan daerah.

Namun mengenai pengertian dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah yang termuat dalam UU RI no. 17 thn. 2003 dan UU RI no. 1 thn. 2004, ternyata menimbulkan beberapa hal yang menjadi ketidakjelasan atau bahkan menjadi kabur.

Pengertian Keuangan daerah

1. Dalam penjelasan atas UU RI no. 17 thn. 2003 tidak dimuat uraian mengenai dasar pemikiran, ruang lingkup maupun kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan upaya penyatuan peraturannya. tetapi yang dimuat hanya menyangkut sebagian dari keuangan daerah yakni tentang penyusunan dan penetapan APBD.

2. Penggunaan istilah keuangan daerah tidak konsisten, contoh, UU RI no. 17 thn. 2003 dalam bab satu, ketentuan umum, sama sekali tidak dimuat pengertian dan istilah keuangan daerah. tetapi dalam bab-bab dan pasal-pasal berikutnya, istilah keuangan daerah digunakan juga, antara lain lihat pasal 6 ayat (2) huruf c; dalam pasal 10 bahkan ada istilah pejabat pengelola keuangan daerah,

3. Anehnya istilah dan pengertian keuangan daerah baru diatur dalam PP RI no. 58 thn. 2005, bukan diatur dalam UU.

Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Akibatnya, istilah dan pengertian keuangan daerah tidak dimuat dalam UU ini, maka terkait dengan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah, juga tidak dimuat dalam bab sendiri, tapi yang ada hanya bab tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara saja;

2. Bagaimana makna, status dan hubungan keuangan negara yang kewenangan pengelolaan diserahkan pada gubernur, bupati dan walikota lalu statusnya berubah menjadi lingkup pengelolaan keuangan daerah;

3. Dalam UU RI no. 1 thn. 2004 pejabat pengelola keuangan daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan APBD, sementara gubernur, bupati dan walikota tidak dinyatakan sebagai pejabat penanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 angka 19 dan 21 UU RI no. 1 thn. 2004. Jadi dalam pelaksanaannya wajar jika ada anggapan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan wewenang kepala daerah (lihat kompas, 14 april 2009, korupsi APBD manado).

4. Tentang kepala daerah ditetapkan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sayang baru diatur dalam UU RI no. 32 thn. 2004 (dengan bab tersendiri), seyogianya dan lebih tepat kalau dimuat di dalam UU RI no. 17 thn. 2003.
Hubungan Keuangan Negara Dengan Keuangan Daerah

1. Karena tidak ada pengertian keuangan daerah, maka status dan substansi dari keuangan daerah dalam hubungannya dengan keuangan negara, menjadi tidak jelas. misalnya, apakah keuangan daerah merupakan bagian atau tidak dari pada keuangan negara.

2. Kalau statusnya bukan bagian atau subsistem keuangan negara, (lihat UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 6 ayat (2) huruf c) maka hubungannya dengan kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah oleh BPK menjadi kabur. misalnya apakah BPK atau badan pemeriksaan lainnya berwenang melakukan pemeriksaan atas keuangan daerahnya.

3. Selanjutnya, angka 2 di atas bila dikaitkan dengan bunyi UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 16 ayat (1) sebenarnya sudah tegas dan sejalan. dimana APBD selain sebagai salah satu komponen dari keuangan daerah, juga sebagai wujud pengelolaan dari keuangan daerah.

4. Pengaturan hubungan antara keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan yang dikelola oleh kabupaten/kota juga tidak dimuat, baik dalam UU RI no. 17 thn. 2003, UU RI no. 1 thn. 2004 maupun UU RI no. 32 dan 33 thn. 2004, tidak ada pengaturannya. Apakah perlu ada pengaturannya di dalam satu UU?

2.2 Tahun Anggaran

1. Salah satu kendala keterlambatan dalam pelaksanaan APBD maupun penyusunan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah adalah tidak sinkronnya waktu dari tahun anggaran. Jika penyusunan anggaran pemerintah pusat adalah pada triwulan ke-empat tahun anggaran berjalan tapi penyusunan anggaran pemerintah daerah barulah bisa dilakukan pada triwulan ke-satunya, masuk diawal tahun anggaran barunya.

2. Otomatis pemerintah daerah dihadapkan pada dua tugas besar, yakni penyusunan perencanaan anggaran tahun yang akan datang, di sisi lain pentuntasan pelaksanaan anggaran akhir tahun dari APBD. ditambah lagi pencairan dana APBN untuk APBD, umumnya baru direalisasikan sekitar akhir bulan pada triwulan ke-empat. Bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan realisasi atau daya serap anggarannya? Jadi wajar jika pada pemerintah daerah terjadi pengendapan dana yang relatif besar karena tidak bisa dicairkan.

3. Dalam hal penyusunan perencanaan anggaran daerah, pemerintah daerah ‘sangat’ terkait dengan perolehan ‘kepastian’ besaran alokasi dana APBN. Kepastian dana alokasi ini umumnya baru dapat diketahuinya pada bulan terakhir dari tahun anggaran berjalan, yakni sekitar bulan desember. Setelah itu, pemerintah daerah baru dapat memulai penyusunannya, selesainya kira-kira satu triwulan atau sekitar bulan maret-april.

4. Lalu rancangan anggaran daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD, masih harus melalui proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD pemerintahan provinsi atau gubernur untuk RAPBD pemerintahan kabupaten/kota (PP RI no. 58 thn. 2005 pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 ayat (1). hal ini, membuat semakin lambatnya pemerintah daerah melaksanakan anggarannya.

5. Atas dasar angka 1-4 di atas, maka salah satu solusi pemecahan masalah ini, yakni tahun anggaran daerah masa lakunya dimundurkan menjadi sejak tanggal 1 april tahun berikutnya, sehingga tahun anggarannya tidak sama dengan tahun anggaran negara.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah UU RI no. 15 thn. 2004 merupakan dasar hukum bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, lalu bagaimana dengan kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah (UU RI no. 15 thn. 2004 pasal 2 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) karena dalam UU ini tidak ada sama sekali menyebut istilah keuangan daerah, hanya menggunakan istilah keuangan pemerintah daerah).

1. Karena lingkup pemeriksaan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah sangat besar, maka BPK jelas tidaklah sanggup dan mampu melaksanakannya. Sebaiknya UU ini direvisi dengan memuat juga peran dari aparat-aparat pengawasan intern pemerintah pusat dan pemerintah daerah (tersirat pada uu ri no. 15 thn. 2004 pasal 9 ayat (1)). Sehingga BPK dapat menjalin sistem koordinasi dan pendistribusian kewenangan tugas pemeriksaan dengan aparat-aparat pengawas dan pemeriksa ini.

2. Wujud laporan keuangan negara/keuangan daerah yang dibuat dan disampaikan oleh Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota kepada DPR/DPRD, apakah laporannya ini perlu terlebih dahulu diperiksa oleh BPK?. dalam UUD thn. 1945 pasal 23 dan pasal 23e, masalah ini tidak diatur.

3. Bahkan UUD 1945 menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK (perlu) ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai dengan UU. tapi dalam UU sekarang tidak diatur penegasan semacam ini. Terkesan BPK tugasnya adalah membantu tugas dari lembaga perwakilan tersebut.

4. Dalam UU RI no. 17 thn. 2003 materi pasal 27 pasal 28 tidak jelas dan tidak sesuai dengan judul bab. apakah bentuk laporan realisasi masuk laporan pertanggungjawaban?.

5. Dalam UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 35 ayat (2), bahwa para pejabat bendahara diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK, adalah kurang tepat. karena bendahara sekarang ini sudah bersifat ‘kasir’, sementara laporannya termasuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran (UU RI no. 17 thn. 2003 pasal 9 huruf g).

2.3 Otonomi daerah

Dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :

1. Hubungan luar negeri

2. Pengadilan

3. Moneter dan keuangan

4. Pertahanan dan keamanan

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

Dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.

Masalah Otonomi Daerah

Permasalahan Pokok Otonomi Daerah:

1.Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap

2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas
3. Sosialisasi UU 22/1999 dan pedoman yang tersedia belum mendalam dan meluas.

4.Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah.

5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola
6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah

7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsepotonomi yang proporsional kedalam pengaturan konsepotonomi yang proporsional ke dalampengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI beberapa waktu terakhir semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan.

Otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalanggan akademis, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan presepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan presepsi dari berbagai kalangan terhadap pemahaman dan presepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.

Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada daerah. Selanjutnya UU 1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan saat ini dibawah UU 22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertangggung jawab.

Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu:

1. Kewenangan,

2. Kelembagaan,

3. Kepegawaian,

4. Keuangan,

5. Perwakilan,

6. Manajemen pelayanan publik, dan

7. Penguasan.

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil restribusi daerah
c. Hasil perusahan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah.
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b.Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
a. Pinjaman Dalam Negeri
1. Pemerintah pusat
2. Lembaga keuangan bank
3. Lembaga keuangan bukan bank
4. Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)

b. Pinjaman Luar Negeri
1. Pinjaman bilateral
2. Pinjaman multilateral
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

c. Hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya,
d. Penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

Dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara, maka peran BPK sangat diharapkan dapat menjadi sponsor dan mediator berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri atau instansi lainnya, maupun pemerintah-pemerintah daerahnya. Karena BPK sudah dan lebih mengetahui dinamika lapangan saat pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah dengan berbagai permasalahan yang ditemukannya.

DAFTAR PUSTAKA

http://trysutrisno.blogspot.com/2010/12/makalah-keuangan-daerah.html?zx=9b5c1ddd9ff1c5b9

http://www.docstoc.com/docs/68968523/makalah-otonomi-daerah

http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-philosophy/2062077-pengertian-otonomi-daerah/#ixzz1Ml882Ey9
http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_18079/title_pengertian-atau-definisi-otonomi-daerah/
http://www.scribd.com/doc/19470904/Otonomi-Daerah
http://ardimaswahyu.blogspot.com/2010/05/masalah-otonomi-daerah.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

About these ads

Tentang yayankrismawan

biasa saja tapi sangat menakjubkan
Tulisan ini dipublikasikan di hukum, Konstitusi dan tag , . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s