Paguyuban Perangkat Desa Kab Pasuruan

 

Dengan hormat,

Bersama ini kami atas nama Perangkat Desa se Kabupaten Pasuruan ingin menyampaikan beberapa hal yang kami anggap belum paham dan perlu adanya pemahaman tentang hal tersebut, sedikit juga kami menyampaikan kondisi Perangkat Desa pada saat ini

 

Sebelumnya kami ucapkan Alhamdulilah segala puji bagi allah SWT, karena hingga saat ini kami masih diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas Negara dan dapat membentuk suatu wadah yang dapat kami sebut sebagai “ Paguyuban Perangkat Desa “

 

Dengan dibentuknya Paguyuban tersebut, harapan kami Perangkat Desa kiranya ada sedikit yang dapat kami mengerti dan sejumlah Pemerintahan Daerah dan segenap Dewan Perwakilan Rakyat ketahui pula, karena persamaan visi dan misi antara Penyelenggara Pemerintahan adalah sangat penting serta sangat tipis perbedaan kami Perangkat Desa dengan Pegawai Negeri sipil secara kasat mata

 

Seragam,

Antara kami/Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat beda tipis sekali jika hanya dilihat dengan mata telanjang ataupun memakai kacamata social, apalagi jika dalam suatu majelis upacara peringatan hari besar Negara yang pada saat itu semua pemanfaat Anggaran daerah dikumpulkan termasuk kami Perangkat Desa beserta Pegawai Negeri Sipil lainnya

 

Sebenarnya dan secara jujur kami sangat berwibawa ketika memakai seragam cheky warna coklat ataupun KORPRI ( Korps Pegawai Republik ) tetapi dengan seragam itupula kami merasa kurang pantas memakainya karena :

  1. Sumber daya kami yang secara khusus sebagai Perangkat Desa yang seharusnya mendapatkan bimbingan atau program penaikan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang  No 32 tahun 2004 BAB XII Pembinaan dan Pengawasan, pasal 217 dan BAB X Pembinaan dan Pengawasan, Himpunan Peraturan Tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2006 atau dengan salah satu Bukti jika Pemerintah sudah melegalkan Undang undang tersebut dalam lembaran Negara maka salah satu konsekwensinya adalah menjalankaknnya dengan harapan bahwa Perangkat Desa atau Pemerintah Desa dapat menjalin hubungan Kerja untuk melaksanakan Tugas Negara secara selaras dan seimbang demi mewujudkan cita-cita Proklamasi
  2. adanya sedikit kecemburuan social hanya karena perbedaan cashing tubuh ketika jam Dinas untuk menjalankan Tugas Negara, karena didalam seragam yang kami kenakan sehari-hari itu sebenarnya hanya mempunyai arti pengabdian yang iklas tanpa pamrih sebagai Pamong ( Pangemban dan Pangemong Masyarakat menurut kami ), sedangkan arti yang sebenarnya yang tertuang dalam Undang-Undang adalah

§         Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ( Bagian Kedua Pemerintah Desa, Pasal 202 butir 1,2 dan 3, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 7  Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2006, Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa, Tahun 2009, Kab, Pasuruan ), dengan kata lain bahwa perbedaan tentang arti Perangkat Desa yang terletak pada nilai social dan kedudukan pada pemerintahan, sedangkan persamaannya adalah kewajiban dalam memenuhi dan menjalankan Undang undang dan Peraturan Daerah

 

Kewajiban,

Sebagaimana termaktub dalam Undang undang atau Peraturan Menteri dan Peraturan daerah bawasanya Perangkat Desa Wajib melaksanakan tugas atau kewajiban yang kami kira itu adalah sama dengan kewajiban Pegawai negeri Sipil menurut kami, dan itu adalah suatu bentuk perbedaan yang dianggap sama dan tidak ada masalah karena setelah kewajiban kita penuhi sebagai pemenuhan prestasi menjadi masalah ketika hak kami menjadi tidak sama seperti halnya:

1.      jam dinas atau istilah menurut Undang undang dan menurut kami jam Kerja yang tidak pernah berhenti atau tanpa ada batasnya sehingga kiranya kita melayani masyarakat secara nonstop 24 jam, dimana ada masyarakat yang membutuhkan dan pada saat itulah kita harus melayani, karena yang berhubungan langsung secara social adalah kami sebagai Perangkat Desa atau Pemerintah Desa sudah menjadi barang kewajiban mutlak untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selama tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi, akan tetapi terkadang dilapangan juga kami sedikit menyimpang dari aturan karena kebutuhan masyarakatlah yang kami utamakan,adalah beberapa evaluasi dari kebijakan publik yang kurang focus terhadap masyarakat.

2.      Displin yang kami gunakan adalah sebagaimana displin yang diterapkan terhadap pegawai Negeri Sipil pada umumnya, karena ada beberapa konsekwensi yang menanti jika kedisplinan tersebut tidak kami indahkan.

 

Dari beberapa kewajiban yang kami sampaikan diatas adalah hanya sebagaian yang perlu di evaluasi melalui kebijakan Pemerintah Daerah dan kemudian menjadikan hal tersebut adalah permasalahan yang dianggap penting, karena selain kewajiban ternyata masih ada Hak kami yang juga menjadi problema kami itu dikarenakan suatu kewajiban yang terpenuhi maka Hak juga harus mengimbangi hingga tidak terjadi berat sebelah antara hak dan kewajiban seperti halnya

    • Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa atau disingkat dengan TPAPD yang kami terima adalah merupakan rasa terima kasih dari Negara terhadap kami Perangkat Desa sebagaimana kami telah memenuhi prestasi atau telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pemerintah Desa atau Perangkat Desa, tetapi dalam pelaksanaannya penyampaian TPAPD tersebut kami memohon bahwa diperjelas bahwa itu adalah Hak kami secara halal dan penjelasan tentang arti sebuah tunjangan

 

Menurut kami tunjangan adalah sebuah tambahan pendapatan yang bertujuan agar dapat membantu kinerja dan bukan merupakan gaji pokok atau penghasilan tetap yang penyampaiannya tidak selalu tepat waktu

 

Gaji bagi Perangkat Desa atau Pemerintah Desa menurut kami adalah tanah bengkok dengan luas yang telah ditentukan sesuai dengan jabatan masing masing, tetapi dengan adanya tanah bengkok yang telah diberikan pada beberapa puluh tahun dahulu dengan sekarang adalah sangat berbeda hasilnya jika dibandingkan antara Sepuluh Tahun yang lalu dengan saat ini, itu mungkin entah karena beberapa monopoli harga Sembako, harga Pupuk atau lainnya kami masih belum paham sehingga keputusan akhir adalah tidak jarang jika Hak kami yang Berupa tanah bengkok tersebut di sewakan kepada orang lain yang minat dengan harga murah meskipun dibawah rata rata

 

Maka jika tunjangan tersebut adalah termasuk gaji atau penghasilan tetap maka sangatlah tidak cukup bagi kami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jika tidak ada evaluasi dan revisi terhadap hal tersebut, sehingga banyak juga dari Perangkat Desa yang melakukan hal yang melanggar Hukum berupa Gratifikasi atau korupsi dengan jalan kolusi atau nepotisme, itu semua karena memang kami ingin memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga yang semakin hari semakin melejit tanpa melihat keseimbangan pendapatan terutama kami Perangkat Desa atau Pemerintah Desa yang hanya bisa menikmati keterbatasan tidak seperti pemakai seragam cheky lainnya

 

Kesejahteraan

Setelah pemberian hak jika kewajiban sudah dipenuhi adalah menjadi masalah jika kesejahteraan belum terpenuhi, karena selama ini kami Perangkat Desa atau Pemerintah Desa dianggap sangat sejahtera menurut Masyarakat, tetapi yang sebenarnya adalah jika masyarakat mengetahui beberapa hal yang kami sampaikan seperti tersebut diatas maka masyarakat akan lebih menilai bahwa Perangkat Desa atau Pemerintah Desa dalam hal ini adalah termasuk orang yang bisa diartikan kurang mampu dan wajib menerima bantuan dan berbagai program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah pusat

 

Tetapi dalam segala pemberian dana bantuan atau beberapa program pengentasan kemiskinan, harapan kami selaku Pemerintah Desa selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghindari kecemburuan social yang terjadi dan mengakibatkan beberapa hal yang kontra produktif dalam menjalankan roda Pemerintahan yang kami emban

 

Seperti halnya penyampaian dana bantuan langsung tunai atau yang disingkat dengan BLT, kami Pemerintah Desa atau Perangkat Desa seperti apa yang diisyaratkan dalam criteria kemiskinan maka kami Perangkat desa juga merasa termasuk, karena selain pendapatan kami yang sangat minim jika di kalkulasikan dengan kebutuhan sehari hari rumah tangga maka kami berharap Pemerintah Daerah memberikan kebijakan sebagai solusi terhadap kami Pemerintah Desa atau Perangkat Desa sebagai penerus roda Pemerintahan

 

Selain BLT yang sudah berjalan kami juga mengharapkan kebijakan yang kiranya dapat memberikan sebuah jaminan hari tua atau kepada putra putri kami yang menimba ilmu seperti halnya Program PKH atau jaminan ketika kami lelah kemudian jatuh sakit sehingga memerlukan jaminan kesehatan yang di fasilitasi Pemerintah, karena selama ini kami juga menerima banyak sekali program dan sangat memadatkan waktu kami beraktivitas dan menyempitkan waktu untuk bersistirahat sehingga ketika kami jatuh sakit maka kita harus memenuhi bea tersebut dengan uang kami sendiri, bukan maksud untuk memanjakan diri yang selalu meminta dan memohon kepada Pemerintah yang kami anggap atasan kami secara structural akan tetapi hal-hal yang terlupakan seperti itulah yang kami anggap dapat memacu kinerja kami semakin baik

 

Melihat dari kesejahteraan yang belum memenuhi kebutuhan HAK kami selaku Pemerintah Desa atau Perangkat Desa, dilain sisi adanya perubahan atau revisi tentang masa jabatan yang kami rasa sangat perlu, karena setelah kami menjalani sesuai Surat Keputusan Kepala Desa yang kami emban maka tertulis masa jabatan kami adalah 10 ( Sepuluh ) Tahun, bisa dibayangkan apabila kami sudah masuk diusia 30 ( Tiga Puluh ) tahun menjadi Perangkat Desa maka 10 ( Sepuluh ) Tahun kemudian masa jabatan akan selesai dan kemudian dengan beberapa pengalaman yang telah kita punyai dalam ber Birokrasi maka sangat disayangkan apabila harus digantikan dengan orang lain dan membutuhkan pembelajaran mulai dari awal, sehingga pengalaman yang kami punyai harus terbuang dengan sia-sia

 

Harapan kami pada permasalahan masa jabatan tersebut diatas adalah memohon adanya pertimbangan tentang revisi kebijakan masa jabatan dan hal hal yang menurut kami menjadi persamaan kewajiban dengan Pegawai Negeri Sipil karena seperti sesuai dengan paparan diatas adalah semua yang kami laksanakan adalah aturan yang kami anggap kewajiban sebagaimana diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan perbedaan Hak kami Perangkat Desa dengan Pegawai Negeri sipil, karena jika ada kewajiban yang sama kenapa harus ada Hak yang berbeda

 

Penyelesaian

Adanya solusi dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan merupakan pengembalian etos kerja Perangkat Desa sebagaimana telah dituangkan dalam Undang undang, adalah sebagai penerus program Pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan ujung tombak dari segala Birokrasi

 

Dan merupakan salah satu solusi terbaik adalah merevisi undang-undang dan Perda atas permasalahan tersebut diatas demi kelancaran dan Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang ber ujung

 

Kesimpulan

Bahwa setelah tersampaikan apa yang menjadi permasalahan pada Pemerintah Desa atau perangkat Desa maka dianggap perlu kami simpulkan bahwa semua yang menjadikan bahan untuk penyampaian surat ini adalah benar benar terjadi pada kami dan kiranya Bapak Bupati beserta segenap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasuruan memperhatikan nasib kami Perangkat Desa dalam jangka Pendek dan juga jangka panjang serta memberikan solusi yang bisa menjadikan kinerja kami Perangkat Desa semakin baik

 

Usulan kami:

  1. Tidak ada pembatasan masa jabatan Perangkat Desa 10 tahun tetapi pembatasan usia kerja menjadi 60 tahun
  2. Kenaikan TPAPD ( Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ) sekaligus Penghasilan Tetap
  3. Adanya uang kehormatan pada akhir masa jabatan /pesangon
  4. Adanya Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Perangkat Desa, Isteri dan anak

 

Demikian agar menjadikan periksa, atas perhatian dan solusi terbaiknya kami haturkan terima kasih

 

 

 

 

Purwosari, 28 Oktober 2010

Ketua PaPerDes                                             Sekretaris PaPerDes

 

 

 

 

 

( NURA’I )                                                      ( KRISMAWAN NUR DIANTO )

 

 

 

 

Tembusan:

1.      yth, Bpk Ketua DPRD Kab Pasuruan

2.      yth, Bpk Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pasuruan

3.      yth, Inspektorat Kabupaten Pasuruan

4.      yth, Bpk Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan

5.      yth, Bpk Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasuruan

6.      yth, Bpk Camat Purwosari

7.      yth, Bpk Kepala Desa se wilayah Kecamatan Purwosari

8.      Arsip

Tentang yayankrismawan

biasa saja tapi sangat menakjubkan
Tulisan ini dipublikasikan di hukum, Konstitusi, Paguyuban Perangkat Desa dan tag , , , , . Tandai permalink.

5 Balasan ke Paguyuban Perangkat Desa Kab Pasuruan

  1. Desa Bago berkata:

    Terima kasih sudah berkunjung ke blognya Desa Bago, sebuah desa yang ada di kabupaten Probolinggo, salam kenal balik dari kami..

    • yayankrismawan berkata:

      ok, makasih telah respon, ini rencana kita masih lobi bupati dan DPRD, kemungkinan kita kalau tidak ada revisi UU maka akan berangkat ke jakarta, mungkin ada petunjuk dari rekan Probolinggo, trims

  2. Laskar_pejuang berkata:

    saya selaku perangkat desa di kab. tuban merasa terharu dan salut atas perjuangan rekan-rekan di pasuruan semoga sukses. catatan : perangkat desa di tuban masa jabatan sampai usia 56 tahun,mendapatkan tunjangan dari pemkab 700rb/bln, mendapat jatah bengkok sesuai jabatan.

    • yayankrismawan berkata:

      dalam setiap perjuangan harus ada pengorbanan, namun jika keputusan atau kebijakan publik atau executif daerah seperti itu maka wajib digugat ke yudicial review, dan mengacu pada uu 32 th 2004 serta pp 72 tahun 2005 yang telah menjelaskan secara rinci bahwa sekurang-kurangnya sampai dengan usia 60 th, dan permasalahan yg muncul adalah kurang pengertiannya kepala desa dalam memberikan keputusan yang tertulis dalam SK Kades tentang pengangkatan perangkat desa, artinya antara perangkat desa dg kepala desa harus ada hubungan komunikasi yg harmonis, ingat bahwa diangkat dan diberhentikannya perangkat desa adalah wewenang kades, dan mengenai tunjnangan yg diberikan oleh kabupaten adalah sekurang-kurangnya atau setidak tidaknya sesuai dengan UMK, jadi mohon disesuaikan dengan UMK, mungkin seperti itu dan semoga terjawab untuk laskar_pejuang dan selamat meneruskan perjuangan yang tiada henti ini, trims semoga bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s